Terkini AgrariaMendagri Tekankan Pentingnya Penanganan Konflik Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan

Mendagri Tekankan Pentingnya Penanganan Konflik Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan

Banjarmasin – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan konflik sosial untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Mendagri Tito, keadaan sosial dan keamanan yang kondusif akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.

“Konflik sosial adalah bagian dari keamanan, semua program Pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan jika terjadi instabilitas keamanan, konflik sosial,” katanya saat menutup Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4/2021).

Mendagri menganalogikan situasi keamanan dan kondisi sosial yang kondusif sebagai kondisi sehat. Menurutnya, pembangunan di suatu daerah tidak akan bisa terlaksana bila instabilitas keamanan dan konflik sosial melanda. “Semua pembangunan tidak bisa dikerjakan, karena pembangunan bisa berjalan kalau situasi aman dan kondusif,” tandasnya.

Baca juga  Whoosh, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Resmi Beroperasi

Kondusivitas dan keamanan perlu dijaga dan dibangun bersama. Menurutnya, tak hanya soal pembangunan, keadaan sosial yang tenang juga berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya dengan garansi keamanan pada investor.

Mendagri juga mencontohkan, instabilitas keamanan dan konflik sosial yang diakibatkan oleh konflik massal, selain dapat menghambat pembangunan, juga dapat menghambat aktivitas ekonomi. “Konflik masal itu bisa membuat aktivitas ekonomi tidak jalan, itulah pentingnya kita menangani konflik sosial,” tandasnya.

Karena itu, Mendagri meminta, kepala daerah yang telah digariskan sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, tak ragu dalam mengambil langkah strategis penanganan konflik sosial di daerah. Mendagri berpesan, jangan sampai konflik sosial di daerah yang tidak di-manage dengan baik, menghambat pembangunan daerah, atau bahkan meluas lebih lanjut, menghambat stabilitas nasional.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...