Terkini AgrariaBNPB Minta Perencanaan Pembangunan Kembali Bangunan Pascagempa Sulbar Agar Memperhitungkan Aspek Mitigasi

BNPB Minta Perencanaan Pembangunan Kembali Bangunan Pascagempa Sulbar Agar Memperhitungkan Aspek Mitigasi

MAMUJU – Dalam rangka percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa magnitudo 6,2 Sulawesi Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pembangunan kembali infrastruktur yang rusak agar selalu menerapkan konsep ‘Build Back Better’ dengan memperhatikan kajian lebih lanjut berbasis mitigasi bencana.

Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo, hal itu penting dilakukan mengingat wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki ragam potensi bencana yang tinggi dan berisiko menimbulkan kerusakan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

“Build back better, ya. Membangun lebih baik. Kita ingin dan harapkan bahwa perencanaan dalam pembangunan ini harus betul-betul memperhitungkan mitigasi terhadap bencana,” tegas Doni dalam kunjungan kerja di Mamuju, Rabu (31/3).

Lebih lanjut, Doni menilai bahwa pembangunan dan penataan ruang sejumlah infrastruktur, sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar yang mengalami kerusakan, baik ringan hingga berat akibat gempabumi yang terjadi pada 15 Januari 2021 itu harus kembali dikaji lebih lanjut.

Baca juga  Pimpin Prasetya Perwira Tahun 2022, Presiden Jokowi Lantik 754 Perwira Remaja TNI dan Polri

Dalam hal ini, pengkajian model infrastruktur menurut Doni perlu melibatkan beberapa komponen terkait baik dari level Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat hingga pakar dan peneliti.

Hal itu dimaksudkan untuk melihat apakah bangunan yang mengalami kerusakan itu masih layak diperbaiki dan dibangun kembali atau tidak, sehingga kemudian tidak menimbulkan dampak yang lebih besar apabila terjadi fenomena alam seperti gempabumi.

“Harus dikaji lagi oleh tim gabungan dari BMKG, Badan Geologi, ATR BPN dan beberapa peneliti,” jelas Doni.

Adapun penyelenggaraan pembangunan berbasis mitigasi tersebut menurut Doni adalah sebagaimana yang menjadi perintah dari Presiden Joko Widodo pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 3 Maret 2021.

Sehingga apa yang telah menjadi arahan Kepala Negara tersebut hendaknya dapat dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melindungi warga negara.

Baca juga  Sukses Bangun UMKM, Payakumbuh Raih Penghargaan Natamukti 2020

“Pembangunan harus memikirkan dan memperhitungkan masalah risiko. Dan ini perintah Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas PB 2021,” pungkas Doni.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...