Terkini AgrariaGarap dan Maksimalkan Potensi Industri Perikanan di Indonesia Timur

Garap dan Maksimalkan Potensi Industri Perikanan di Indonesia Timur

Pengembangan Ambon New Port beserta industri yang terintegrasi akan segera dilakukan untuk mendukung sektor perikanan Indonesia Timur

Jakarta – Potensi sektor perikanan, utamanya di kawasan Indonesia Timur, sangatlah besar. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah agar potensi tersebut dapat benar-benar tergarap dan memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memandang bahwa diperlukan adanya pembangunan satu lumbung ikan nasional di kawasan timur Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Maluku sebagaimana yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas pada Senin, 29 Maret 2021.

“Kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu (berada) bersama dengan kawasan industri,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat terbatas.

Baca juga  Dirjen Otda Kemendagri Serahkan 3 Unit Anjungan Simudah kepada Daerah Terpilih

Nantinya pembangunan Ambon New Port di Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang terintegrasi dengan kawasan industri ikan merupakan hal yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah akan mulai melakukan pembebasan lahan di mana selanjutnya pembangunan akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan diperkirakan akan memakan waktu selama kurang lebih dua tahun pembangunan.

“Pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun, tahap awal untuk Rp1,3 triliun,” ucapnya.

Menteri Perhubungan menjelaskan, kawasan terintegrasi tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan hingga mencapai 900 hektare di mana pihak swasta, melalui skema KPBU, akan melakukan pembebasan lahan untuk 700 hektare lainnya.

Baca juga  Puan: Usulan Resolusi Soal Rusia-Ukraina di IPU Sesuai Semangat RI Bangun Budaya Damai

Selain itu, sembari menunggu selesai pembangunan Ambon New Port, pemerintah juga akan memfungsikan dan mengoptimalkan dua pelabuhan yang ada di Kota Ambon, yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Perikanan Nusantara sebagai bagian restrukturisasi cara-cara perhitungan penangkapan ikan.

Untuk diketahui, pada 25 Maret 2021 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengujungi Kota Ambon untuk meninjau pelabuhan dan berdialog dengan para pelaku usaha penangkapan ikan. Berdasarkan kondisi di lapangan, Presiden memandang bahwa pembangunan Ambon New Port memang amat diperlukan untuk memajukan sektor perikanan kawasan Maluku dan sekitarnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...