Terkini AgrariaSekjen Kemendes PDTT dan Wabup Mamasa Bahas Pengembangan Desa Wisata dan BUMDes

Sekjen Kemendes PDTT dan Wabup Mamasa Bahas Pengembangan Desa Wisata dan BUMDes

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT), Taufik Madjid didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Cece Yusuf menerima audiensi Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda beserta rombongan di ruang kerjanya pada Senin (29/3).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tentang pengembangan desa wisata dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Mamasa.

Marthinus menyampaikan, potensi wisata di Kabupaten Mamasa cukup besar. Ada pun untuk desa wisata yang akan dikembangkan adalah wisata alam, yang di dalamnya ada air terjun dan sebagainya.

Menurut Marthinus, yang saat ini diburu masyarakat adalah wisata, spot untuk foto dan sejenisnya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, program desa wisata akan dikembangkan dalam waktu dekat.

“Sehingga kita berharap dari kementerian-kementerian terkait untuk bisa mendukung program desa wisata ini,” ungkap Marthinus.

Baca juga  Pemko Payakumbuh Kembali Bakal Rehab 300 Rumah Di Tahun Ini, Riza Falepi : Pastikan Sesuai Regulasi

Mendengar paparan dari Wakil Bupati Mamasa itu, Sekjen Kemendes PDTT menyambut baik apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Mamasa. Ia akan berusaha untuk menyukseskan program pengembangan desa wisata dan BUMDes di Kabupaten Mamasa.

“Desa wisata, BUMDes nanti kita dorong untuk bisa menyukseskan pengembangan Kabupaten Mamasa ke depan,” ungkap Taufik.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pencairan dana desa dan penggunaan dana desa.

Taufik meminta dan desa yang sudah cair agar segera dipergunakan dengan baik dan sesuai dengn program Kemendes PDTT.

Taufik juga meminta agar pencairan dana desa untuk dipercepat, sebagai upaya untuk mendukung pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Ada pun dana desa yang dianggarkan untuk Kabupaten Mamasa pada 2021 mencapai Rp140 Miliar yang dialokasikan untuk 168 desa yang tergabung dalam 13 kelurahan dan 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa.

Baca juga  Nagori Koto Nan Ompek Barolek Godang 26 Niniak Mamak Kanagarian Koto Nan Ompek Dikukuhkan

“Dari 168 desa itu, APBDesnya jangan sampai ada yang belum terbitkan APBDesnya. Untuk pencegahan COVID-19, meskipun Kabupaten Mamasa termasuk zona hijau,” jelas Taufik.

Sebagai informasi, rombongan dari Kabupaten Mamasa yang mengikuti audiensi kali ini adalah, Mangguali, Muh. Sapri Malik, Suhadi Kandoa selaku anggota DPRD Kabupaten Mamasa, juga ada Gusti Harmiawan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamasa.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...