Terkini AgrariaBPD Diharapkan Dukung Pemerintah Daerah Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

BPD Diharapkan Dukung Pemerintah Daerah Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagr) Muhammad Tito Karnavian berharap, keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat membantu pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Sebabnya, pandemi telah berdampak ke berbagai sektor, termasuk dalam bidang perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mendagri menjelaskan, dampak pandemi terhadap perekonomian daerah itu misalnya, pendapatan asli daerah yang menurun, jumlah nominal transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang. Hal ini juga membuat peredaran uang di masyarakat menjadi sedikit sehingga daya beli menjadi rendah.

Dengan demikian, selain mencari peluang untuk mendapat keuntungan, BPD juga diharapkan dapat membantu berbagai sektor yang terhempas akibat pandemi, tetapi memiliki potensi untuk membayar kredit. Sektor tersebut misalnya di bidang pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan bidang lainnya yang mulai kembali tumbuh. “Ini perlu didukung, didorong,” ujar Mendagri, saat memberi arahan terkait kepemilikan saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2020, di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca juga  Kalah berharga dari cengkih, kayu manis terancam tinggal kenangan

Dukungan itu, lanjut Mendagri, bergantung pada kecermatan dan ketelitian jajaran tinggi BPD dalam membaca berbagai peluang yang ada. Dengan membaca peluang, Tito berharap BPD mendapat dua capaian. Pertama, tetap bertahan dengan mendapat keuntungan. Kedua, bisa membantu pemerintah daerah dalam menghidupkan ekonomi rakyat, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah pandemi. “Jangan sampai mereka hancur. Kalau mereka hancur dana dari pemerintah juga gak mampu untuk membantu mereka, maka ini akan kolaps,” katanya.

Saat ini, kata Mendagri, pemerintah tengah terus berusaha menarik investor agar mau menanamkan modalnya di berbagai sektor yang ada. Investasi ini penting, karena untuk memulihkan ekonomi tidak mungkin hanya mengandalkan dana pemerintah, baik yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...