Terkini AgrariaResmikan Kolam Regulasi Nipa-Nipa, Presiden: Bermanfaat untuk Kurangi Banjir di Makassar

Resmikan Kolam Regulasi Nipa-Nipa, Presiden: Bermanfaat untuk Kurangi Banjir di Makassar

Dengan luas genangan mencapai 83,93 hektare dan berkapasitas tampung sebesar 2,74 juta meter kubik, kolam regulasi tersebut akan bekerja dengan menyimpan air untuk sementara waktu selama puncak banjir dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo.

Maros – Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 18 Maret 2021.

Dibangun sejak 2016 dengan anggaran sebesar Rp320 miliar, Kolam Regulasi Nipa-Nipa secara khusus dimaksudkan untuk mereduksi potensi banjir hingga sebesar 157 meter kubik per detik yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir.

“Alhamdulillah hari ini kita resmikan dan operasikan karena telah selesai dibangun selama lima tahun yaitu Kolam Regulasi Nipa-Nipa. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, terutama banjir dan genangan yang ada di Kota Makassar,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan luas genangan mencapai 83,93 hektare dan berkapasitas tampung sebesar 2,74 juta meter kubik, kolam regulasi tersebut akan bekerja dengan menyimpan air untuk sementara waktu selama puncak banjir dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo.

Baca juga  Yuan perpanjang penguatan, naik tiga poin jadi 7,0843 terhadap dolar

“Sangat berfungsi meskipun masih ada nanti kolam regulasi lain yang memang harus dibangun utamanya ini di DAS Tallo sehingga Kota Makassar kita harapkan dapat bebas dari genangan dan banjir karena sekarang diatur dan dikendalikan oleh Kolam Regulasi di Nipa-Nipa ini,” ucap Kepala Negara.

Presiden sangat berharap agar infrastruktur pendukung tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya dukung dan kemajuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan melakukan normalisasi Sungai Tallo dan pembangunan tanggul sepanjang tiga kilometer pada tahun 2022 mendatang.

Melalui upaya tersebut, kolam regulasi diharapkan akan memberikan dampak dan manfaat pengurangan risiko banjir di enam kecamatan setempat, yakni Pattallassang, Moncongloe, Manggala, Panakkukang, Tallo, dan Tamalanrea.

Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutan selamat datangnya kepada Presiden menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini. Menurutnya, kehadiran kolam regulasi tersebut dapat benar-benar memberikan dampak langsung bagi pengurangan dampak banjir di Kota Makassar.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Serahkan 5.000 Sertipikat Tanah Warga Jakarta Timur

“Saya sendiri hampir tiga tahun menjabat. Setiap tahun hampir selalu pergi bawa perahu karet untuk ke genangan di Makassar. Kolam ini bukan cuma teoritis, tapi praktik di lapangan dan langsung mengurangi dampak,” tuturnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...