Terkini AgrariaPenyusunan Rencana Induk Gerakan TP-PKK Perlu Diselaraskan dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD

Penyusunan Rencana Induk Gerakan TP-PKK Perlu Diselaraskan dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD

Jakarta – Penyusunan Rencana Induk Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) perlu disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN dibutuhkan bagi pengurus TP-PKK Pusat, sedangkan RPJMD untuk pengurus di daerah. Sebagai mitra kerja pemerintah, TP-PKK perlu memahami dokumen perencanaan tersebut.

“Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah, perlu memahami kebijakan dan program pemerintah,” ujar Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat TP-PKK Pusat, Suwadiono saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional TP-PKK yang ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3/2021).

Kegiatan lima tahunan ini, bertujuan untuk menyusun Rencana Induk Gerakan TP-PKK periode 2020-2024. Selain itu, Suwadiono juga menyinggung soal strategi yang digunakan oleh gerakan TP-PKK di masing-masing daerah. Menurutnya, setiap TP-PKK di daerah menggunakan strategi yang berbeda-beda sesuai kondisi lingkungannya masing-masing.

Baca juga  UI sebut Tokopedia berkontribusi Rp170 triliun kepada ekonomi RI

Kondisi itu menyangkut potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun masalah yang dihadapi. Kendati demikian, berbagai strategi tersebut, semuanya harus tetap menerapkan pendekatan partisipatif. “Karena makna dari pemberdayaan yaitu adanya kebersamaan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan perihal perspektif program prioritas PKK, yang dimulai dari penyusunan rencana induk. Rencana ini disusun dengan mengaktifkan catatan dasa wisma, data kelompok kerja, data umum, dan data laporan tahunan. Kemudian data tersebut dikoordinasikan dengan perencanaan PKK oleh Sekretariat TP-PKK. Dalam tahapan ini, dapat diiringi dengan evaluasi laporan, analisis data, dan potensi kegiatan. Hasil dari penyusun berupa program, kemudian dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja maupun sekretariat.

Dia mencontohkan, bagaimana penyusunan program prioritas yang harus diiringi dengan landasan yang jelas. Misalnya, program penanganan stunting yang dapat mengacu pada pidato Presiden dalam sejumlah kesempatan, yang menekankan pentingnya penanganan stunting. Dengan landasan itu, program tersebut dapat terangkum dalam Rencana Induk Gerakan TP-PKK 2020-2024. “Sehingga outputnya adalah program aksi tim PKK dalam mencegah stunting,” katanya.

Baca juga  Kunker ke Sumut, Presiden Akan Buka MTQ Nasional XXVII Tahun 2018

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...