Terkini AgrariaMendagri Minta TP PKK Pusat dan Daerah Bantu Pemerintah dalam Penyelesaian Covid-19...

Mendagri Minta TP PKK Pusat dan Daerah Bantu Pemerintah dalam Penyelesaian Covid-19 dan Stunting

Jakarta – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) selaku mitra pemerintah diharapkan memiliki program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi Covid-19 dan persoalan stunting. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK IX di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3/2021).

Selain dukungan untuk mengkampanyekan program vaksinasi yang kini tengah berjalan, Mendagri tetap meminta peran aktif PKK dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, yakni mengampanyekan 3M+2 (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi) plus 3T (testing, tracing, dan treatment).

“Kita minta semua bergerak, semua lini bergerak, pemerintah dan non-pemerintah. Ibu-Ibu PKK tolong bantu kampanye masker, bagi masker sampai ke grassroot, cuci tangan dengan hand sanitizer dan menghindari acara yang kerumunan,” ujar Mendagri.

Baca juga  Tim Kemendagri Turun Langsung ke Cilegon, Lakukan Monev Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

Terkait persoalan stunting, Mendagri meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting, mengingat Posyandu banyak terdapat di desa-desa. Mendagri juga mengimbau PKK untuk membantu program Keluarga Berencana (KB) dalam mengontrol angka kelahiran penduduk.

Mendagri menekankan, status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Begitu pula setelah lahir, 2 tahun pertama adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegas Mendagri.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...