Terkini AgrariaDaerah Yang Masih Zona Oranye Harus Segera Berbenah

Daerah Yang Masih Zona Oranye Harus Segera Berbenah

JAKARTA – Dalam kurun waktu 1 tahun penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat pergeseran dalam peta zonasi risiko menunjukkan daerah zona hijau tidak terdampak dan tidak ada kasus baru, jumlahnya semakin berkurang. Perpindahan itu menyebar masuk ke zona merah atau risiko tinggi, zona oranye atau risiko sedang dan zona kuning atau risiko rendah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan perkembangan peta zonasi risiko sejak digunakannya sebagai indikator pada Mei 2020 hingga Februari 2021. “Dapat dilihat secara cepat, bahwa zona hijau yang awalnya cukup banyak di wilayah barat dan timur Indonesia, jumlahnya semakin lama semakin berkurang,” jelasnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Melihat perkembangan pada Februari 2021, jumlah zona hijau sangat sedikit. Daerah yang tidak ada kasus baru dan daerah yang tidak terdampak, jumlahnya masing-masing 4 kabupaten/kota dan zona hijau terletak pada wilayah timur Indonesia.

Baca juga  Pemko Payakumbuh Alokasikan Anggaran 6.5 M Untuk Bantuan Keuangan Parpol

Sementara pada zona oranye, awalnya hanya mendominasi pulau Jawa saja dan sebagian di pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun perkembangannya terlihat signifikan meluas hingga pada Desember 2020, seluruh pulau di Indonesia didominasi zona oranye. Meski demikian, kondisinya perlahan berangsur menurun hingga Februari 2021 dan sudah tidak lagi mendominasi pulau Sumatera dan Papua. Meskipun secara nasional zona oranye masih mendominasi.

Saat ini jumlah daerah dalam zona oranye sebanyak 277 kabupaten/kota atau lebih dari 59 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Tentunya kondisi ini harus kita perbaiki, daerah yang sudah berbulan-bulan berada di zona oranye harus segera berbenah,” lanjut Wiku.

Para kepala daerah diminta tidak berpuas diri karena tidak berada di zona merah. Dan para kepala daerah dapat memantau perkembangan zona risiko setiap minggunya dapat dipantau melalui website resmi Covid-19. Dan perkembanagan ini diharapakan terus dipantau masing-masing daerah sesuai target penanganan agar segera diperbaiki penanganannya.

Baca juga  Safaruddin Minta HUT RI KE-77 Khidmat, Meriah Dan Sederhana

“Jangan sampai ada daerah yang lebih dari 10 bulan berada di zona oranye. Harus ada perubahan yang lebih baik,” harapnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...