Terkini AgrariaKeberadaan Posko Desa Berperan Penting Dalam Penanganan Covid-19 Secara Nasional

Keberadaan Posko Desa Berperan Penting Dalam Penanganan Covid-19 Secara Nasional

JAKARTA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa dan kelurahan merupakan model pengendalian yang cukup efektif. Dan hal ini menjadi modal penting mewujudkan Indonesia tangguh bencana.

Untuk memperkuat PPKM mikro, pemerintah telah mencanangkan pembentukan Pos Komando (posko) Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia. Jumlahnya saat ini telah mencapai 22.832 posko yang terbentuk di 32 provinsi di Indonesia. Dan Satgas Penanganan Covid-19 telah mengumpulkan seluruh laporan posko terhadap kegiatan penanganan Covid-19.

“Saya berikan apresiasi seluruh provinsi yang telah berupaya mengkoordinasikan daerahnya hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM mikro, dapat terbentuk dan berjalan dengan baik,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga  Perhatian! Sholat Ied di Balaikota Payakumbuh Lebih Cepat, Lalin Satu Arah

Dari seluruh provinsi yang telah terbentuknya posko, terdapat 3 provinsi dengan jumlah posko terbanyak. Yaitu berada di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah 6.475 posko dan Jawa Timur 4.216 posko. Dan Satgas Covid-19 dalam hal ini bertugas mengumpulkan laporan kinerja posko yang diterim setiap harinya dari seluruh provinsi.

Saat ini kinerja yang telah dilakukan posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M dengan total lebih dari 1 juta laporan, pembagian masker dengan lebih dari 200 ribu laporan serta penegakan disiplin ada lebih dari 130 ribu laporan. Dari seluruh provinsi, Jawa Barat terbanyak melaporkan yaitu melebihi 300 ribu laporan kinerja.

Diikuti Banten melebihi 200 ribu laporan kinerja dan DI Yogyakarta dengan lebih dari 170 ribu laporan kinerja. Dari laporan yang masuk, posko telah menegur sejumlah kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yaitu pesta pernikahan, kegiatan rapat dan kegiatan keagamaan.

Baca juga  Ibu Ani Yudhoyono Wafat, Riza Falepi : Ibu Negara yang Mumpuni

Dengan efektifnya keberaadaan posko menjalankan kinerjanya, maka diharapkan provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan poskos tingkat desa dan kelurahan semakin bertambah jumlahnya. Dan posko dirasa langkah yang tepat, karena dalam 2 minggu pelaksaanaan PPKM mikro menghasilkan perkembangan yang baik dan provinsi dapat meningkatkan kualitas penanganan kedepannya.

“Ingat, mohon dijaga semangat gotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan PPKM mikro hingga tingkat terkecil, tidak hanya pada awal pelaksaanaan namun seterusnya hingga kasus dapat kita tekan, dan penananganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan,” harap Wiku.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...