Terkini AgrariaPresiden: Perdagangan Digital Harus Dikembangkan dan Dikelola dengan Baik

Presiden: Perdagangan Digital Harus Dikembangkan dan Dikelola dengan Baik

Jakarta – Kekuatan digital juga harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional serta pasar global.

Perdagangan digital merupakan salah satu sektor yang harus terus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital juga harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil.

“Negara-negara lain banyak yang mengalami ini, kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegas Presiden dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.

Presiden berpandangan bahwa perdagangan digital harus mampu meningkatkan implementasi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Produksi dalam negeri juga harus terus didorong dan harus memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama usaha kecil, usaha menengah, dan para konsumen rumah tangga.

Baca juga  Kembangkan Ekosistem Digital untuk Mitigasi Risiko Disrupsi

“Jangan hanya menambah impor. Saya senang impor turun, tapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku. Yang turun itu di barang-barang konsumsi, itu bagus. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari,” imbuhnya.

“Sekali lagi kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak,” sambungnya.

Perdagangan digital juga harus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Presiden menilai, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global.

“Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita. Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, diberikan peluang, saya melihat banyak sekali ada keripik usahanya rumah tangga bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi kalau ini kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit. Hanya diubah sedikit, kemasannya diperbaiki, brand-nya diperbaiki, didorong untuk ekspor,” paparnya.

Baca juga  Bangun Sinergi Tangani Covid-19 dengan LSM dan Ormas, Kemendagri Adakan Konsultasi Publik di Bali

Untuk itu, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM, Presiden meminta agar segera diatur dan harus segera diselesaikan. Presiden telah menyampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk memperingatkan jika di perdagangan digital ada yang “membunuh” UMKM.

“Kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas, ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...