Terkini AgrariaMenurunkan Kasus Aktif Dengan Meningkatkan Kesembuhan dan Menghindari Kematian

Menurunkan Kasus Aktif Dengan Meningkatkan Kesembuhan dan Menghindari Kematian

JAKARTA – Perkembangan kasus aktif di tingkat nasional saat ini berada di angka 12%. Target pemerintah ialah menurunkan angka kasus aktif dengan meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 dan menghindari angka kematian. Saat ini jika dilihat secara kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki hanya 11 – 100 kasus aktif.

Secara persentasenya sebesar 47,7% atau 260 dari 514 kabupaten/kota. Bahkan sebesar 5,3% atau 28 kabupaten/kota tidak memiliki kasus aktif Covid-19 sama sekali. “Ini adalah perkembangan yang baik dan patut kita apresiasi,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (25/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Namun Wiku menekankan, yang perlu menjadi perhatian bahwa masih terdapat 33,1% atau 161 kabupaten/kota yang memiliki 101 – 1000 kasus aktif. Bahkan terdapat 14% atau 65 kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 1000 kasus aktif. Adapun 20 kabupaten/kota dengan kasus aktif tertinggi yakni Kota Surakarta (7.534), Kota Depok (7.096), Kota Denpasar (6.210), Jakarta Timur (4.367), Jakarta Selatan (4.238), Bekasi (4.165), Bogor (3.705), Kota Jayapura (3.616), Badung (3.516) dan Kota Bekasi (3.386).

Baca juga  Budaya merantau jadi kendala Sumbar nikmati bonus demografi

Wiku menghimbau kabupaten/kota yang masuk 65 daerah dengan kasus aktif tertinggi, agar serius dalam penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Upayakan meningkatkan angka kesembuhan dan mencegah kematian pasien Covid-19. Sehingga kasus aktif tingkat nasional dapat berkurang.

Dengan hal ini juga, Wiku meminta agar semua pihak memahami bahwa meskipun kasus aktif tingkat nasional menurun, tetapi masih terdapat kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif yang tinggi.
“Dibutuhkan gotong royong dan saling bahu membahu, antara seluruh unsur yang terlibat agar dapat mengefektifkan upaya penanganan Covid-19,” lanjut Wiku.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...