Terkini AgrariaLumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT

Lumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT

Sumba – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021, melakukan peninjauan terhadap pembangunan lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Kawasan lumbung pangan tersebut mencakup lahan seluas 5.000 hektare yang 3.000 hektare di antaranya diperuntukkan bagi penanaman padi, sementara 2.000 hektare sisanya diperuntukkan untuk komoditas jagung. Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektare.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 (hektare) ditanam padi, yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektare,” ujar Presiden selepas peninjauan.

Saat melakukan peninjauan, meski berada di tengah guyuran hujan lebat, Kepala Negara tetap meninjau areal persawahan yang ada di lokasi yang persisnya terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah. Di lokasi tersebut para petani setempat juga antusias menunggu kedatangan Presiden.

Baca juga  Saat Presiden dan Menhan Beli Blangkon Madura

Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengakui, bahwa pengembangan lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemui kendala utama, yakni ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun hingga sebanyak 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.

“Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu, di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” tuturnya.

Baca juga  Peserta tetap ramai ikuti Katulistiwa Run meski terjadi asap karhutla

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektare.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan oleh para petani setempat.

“Saya rasa kalau ini kita kerjakan saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT ini akan bisa terbangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...