Terkini AgrariaDukcapil Ganti 20 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Bagi Korban Banjir di Jateng

Dukcapil Ganti 20 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Bagi Korban Banjir di Jateng

Jakarta – Tim kolaborasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), dan Dinas Dukcapil di beberapa daerah tempat terjadinya bencana alam banjir dan longsor sukses mengganti 20 ribu lebih dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.

Dilaporkan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, tim tanggap darurat telah bergerak sejak hari Jumat kemarin (19/02/2021) di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak serta sekaligus berkoordinasi dengan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Batang.

Per hari ini, Senin (22/02/2021), jumlah dokumen kependudukan yang diganti adalah sebanyak 23.064 dokumen kependudukan yang terdiri dari 18.370 Kartu Keluarga (KK), 3.497 KTP-el, dan 1.197 Akta Kelahiran.

“Selain itu, kami juga mencetakan 150 lembar Akta Kematian bagi korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor setelah ada laporan dari RT/RW atau keluarga yang bersangkutan dengan prosedur yang tidak rumit, tuturnya, Senin (22/02/2021).

Baca juga  Di Stand Kodam Pattimura, Jokowi Cermati Sukun

Total dokumen kependudukan berupa KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang telah diterbitkan, seluruhnya sudah diterima oleh masyarakat.

Adapun untuk KK, Zudan juga menginformasikan bahwa 13.585 dari total KK yang diterbitkan sudah didistribusikan ke masing-masing desa/kelurahan untuk diterima oleh masyarakat.

“Dari jumlah yang didistribusikan ke desa/kelurahan, 5.805 KK diantaranya alhamdulillah sudah diterima oleh warga yang bersangkutan,” jelasnya.

Kerja Tim Dukcapil Tanggap Darurat tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pekalongan, Suciono, turut berterima kasih atas asistensi dan bantuan fasilitasi dari pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Menurutnya, pihaknya bersama 5 Dinas Dukcapil di daerah terdampak bencana lainnya akan terus berupaya melakukan pelayanan penggantian dokumen kependudukan.

“Pelayanan yang kami lakukan ini gratis, tanpa biaya. Berapa pun dokumen kependudukan yang dicetakan kembali semuanya gratis,” tutupnya.

Baca juga  Peninjauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Saat Kebaktian Gereja

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...