Terkini AgrariaPemko Payakumbuh Alokasikan Anggaran 6.5 M Untuk Bantuan Keuangan Parpol

Pemko Payakumbuh Alokasikan Anggaran 6.5 M Untuk Bantuan Keuangan Parpol

Payakumbuh — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengalokasikan anggaran mencapai 651.312.613 rupiah untuk bantuan keuangan partai politik (parpol) yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh Budhy D Permana mengatakan nilai dari satu suara sah yang dimiliki oleh partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD sebesar 9.929 rupiah.

“Hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh Nomor 200.9/533/WK-PYK/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik,” kata Kakan Kesbangpol Budhy D Permana kepada media di kantornya, Jumat (19/02).

Budhy menyebut jumlah suara parpol yang memiliki perwakilan di DPRD setempat sebanyak 65.597 sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk satu tahunnya mencapai 651.312.613 rupiah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi partai pemenang di Kota Payakumbuh menjadi partai penerima terbesar dengan 137.308.141 rupiah dari 13.829 suara yang didapatkan pada Pemilu 2019.

Baca juga  Menuju GTRA Summit 2021, Utamakan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Lintas Instansi

Lebih lanjut Budhy Mengatakan Partai Gerindra yang meraih 10.388 suara dengan jumlah bantuan 103.142.452 rupiah, sementara untuk peraih bantuan terkecil adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang meraih 3.397 dengan jumlah bantuan sebesar 33.728.813 rupiah.

“Di Payakumbuh terdapat 10 parpol yang memiliki wakil di DPRD, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PDI-P, Nasdem, PPP, PAN dan PBB,” ujarnya.

Budhy mengatakan setiap partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan tersebut di dorong untuk menganggarkan lebih dari 50 persen untuk pendidikan politik.

“Jadi setiap parpol ini harus membuat laporan penggunaan keuangan dari dana bantuan partai politik itu. Selain untuk pendidikan politik bantuan ini juga dapat dimanfaatkan untuk operasional partai,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...