Terkini AgrariaJamin Hak Atas Tanah Masyarakat, 10.000 Sertipikat Tanah Dibagikan

Jamin Hak Atas Tanah Masyarakat, 10.000 Sertipikat Tanah Dibagikan

Jakarta – Sebanyak 10.000 sertipikat tanah dibagikan ke masyarakat di Kecamatan Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10). Ibu kota Republik Indonesia, yakni DKI Jakarta ditargetkan akan terdaftar seluruh bidang tanahnya pada tahun 2019. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini untuk wilayah Kota Administratif Jakarta Utara memiliki 282.500 bidang tanah.

“Hingga saat ini sudah terdaftar sebanyak 223.285 bidang tanah,” ujar Sofyan A. Djalil.

Selain itu, untuk mendukung target pendaftaran tanah tersebut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan pemasangan patok tanda batas tanah. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memudahkan kegiatan pengukuran sehingga batas tanah menjadi jelas.

“Kegiatan pemasangan patok ini juga memudahkan kami untuk melaksanakan kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah,” kata Sofyan A. Djalil.

Baca juga  Presiden Jokowi Paparkan Lima Fokus Kerja di Periode Kedua Pemerintahan

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa penyertipikatan tanah mutlak harus dilakukan guna menjamin hak atas tanah milik masyarakat. Presiden mengatakan hingga saat ini baru sekitar 46 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia uang terdaftar dari total 126 juta bidang tanah.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, banyak yang mengeluhkan mengenai sengketa tanah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum pegang yang namanya sertipikat tanah. Oleh karena itu, saya meminta informasi ke Menteri ATR/Kepala BPN selama ini kita hanya menerbitkan 500.000 sertipikat per tahun,” kata Presiden usai menyerahkan 12 sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat.

Presiden menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut, seluruh tanah yang terdaftar di wilayah Indonesia baru akan tercapai setelah 160 tahun. “Terlalu lama,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden sudah menetapkan target kerja Kementerian ATR/BPN agar mempercepat proses penyertipikatan tanah di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa ia juga mengawasi serta memantau kegiatan tersebut.

Baca juga  Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Kunci Hadapi Situasi Gobal

“Tahun lalu, kita berhasil menerbitkan 5 juta sertipikat tanah dan kita sudah berikan kepada masyarakat. Insya Allah, kita bisa juga menyelesaikan 7 juta sertipikat tanah pada tahun ini,” ujar Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan percepatan penyertipikatan tanah.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...