Terkini AgrariaWali Kota Payakumbuh Riza Falepi Terima Kunjungan Dari Ketua DPRD Beserta Komisi...

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Terima Kunjungan Dari Ketua DPRD Beserta Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkalis

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten I Yufnani Away serta Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Aplimadanar menerima kunjungan dari Ketua DPRD beserta Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkalis di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (04/01).

Dalam kunjungan kali ini DPRD Kabupaten Bengkalis ingin mengetahui bagaimana prosedur untuk pemekaran kelurahan, sebab di Payakumbuh pengelolaan tata pemerintahannya sudah sangat ideal termasuk masalah penganggarannya.

“Prinsipnya kita ingin mengetahui berapa luas serta jumlah penduduk yang ideal untuk satu kelurahan sebab di daerah kami itu jumlah penduduk satu kelurahan ada yang lebih dari 50 ribu jiwa,” kata Ketua DPRD Kab. Bengkalis Khairul Umam kepada media.

Khairul menyebut dengan banyaknya penduduk tersebut ditakutkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat karena jumlah aparat pemerintah yang terbatas disuatu kelurahan.

Baca juga  [Update] – Sebanyak 189 Orang Dirawat di Kabupaten Mamuju Pascagempa M6,2

“Kita lihat disini dengan jumlah penduduk yang ideal tersebut semua masyarakat dapat terlayani dengan baik, ditambah lagi dengan adanya Mal Pelayanan Publik, kami rasa itu suatu hal yang harus kami hadirkan di Bengkalis,” ujarnya.

“Kami harapkan dari kunjungan ini, banyak ilmu yang bisa kami peroleh dan kami juga akan menjadikan Payakumbuh sebagai pilot projek kami kedepannya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kami seperti yang telah dilakukan Pak Riza di Payakumbuh,” tukuknya.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan untuk menciptakan suatu kelurahan yang ideal dibutuhkan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat, serta didukung oleh Peraturan Daerah.

“Semua ini tak lepas dari kerja keras kita semua, intinya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, kalau masyarakat tidak mendukung program pemerintah tentu kelurahan yang ideal itu tidak bisa diwujudkan,” ungkap Wako Riza Falepi.

Baca juga  Segera Daftar, Kompetisi Inovasi PLN Berhadiah Satu Miliar Ditutup 6 Hari Lagi

“Ini semuakan demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...