Terkini AgrariaEvaluasi PPKM DKI Jakarta dan Jawa Barat Dapat Menjadi Contoh

Evaluasi PPKM DKI Jakarta dan Jawa Barat Dapat Menjadi Contoh

JAKARTA – Seluruh daerah di Indonesia harus bisa memetik pelajaran dari hasil evaluasi penanganan Covid-19 di provinsi ibukota DKI Jakarta, dan provinsi Jawa Barat. Kedua provinsi tersebut memperlihatkan perkembangan kearah yang lebih baik pada kabupaten/kotanya selama 3 minggu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan hasil fokus pengamatan terhadap perkembangan 4 paramater nasional yaitu kasus aktif, kesembuhan, kematian dan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR). “Provinsi DKI Jakarta, tren kasus aktif memperlihatkan penurunan, dimana 2 minggu sebelumnya menunjukkan tren kenaikan,” sampainya dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana, Kamis (4/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Hasil pengamatan pada minggu terakhir Januari atau per tanggal 31 Januari 2021, angka kasus aktifnya mencapai 8,78% dari 9,85%. Upaya yang dilakukan menekan kasus aktif ialah meningkatkan testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan). Berbeda dengan tren kesembuhan, sebaliknya naik setelah terjadinya penurunan di minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu terakhir angkanya naik menjadi 89,46%.

DKI Jakarta juga telah mencapai testing (pemeriksaan) yang jumlahnya 12 kali lipat dari target World Health Organization (WHO) dalam seminggu. Dan 87% diantaranya ditujukan pada suspek, probable dan kontak erat yang memberikan dampak positif pada pencegahan penularan.

Baca juga  Wamen ATR/Waka BPN Lantik Ketua dan Anggota MPPP serta MPPW untuk Perkuat Pengawasan PPAT

Walaupun angka kesembuhan naik, dan angka kematian menurun, namun angka kasus aktif masih jauh lebih besar sehingga belum bisa mengendalikan kenaikan BOR ICU maupun isolasi secara signifikan. Karena penurunan terjadi pada BOR ICU minggu terakhir pengamatan dari 84,5% menjadi 84,01%

Namun, DKI Jakarta masih perlu upaya lebih keras lagi meningkatkan kualitas pelayanan untuk menekan angka BOR dibawah standar, yaitu 70 persen. Dari hasil koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan jumlah bed isolasi ICU per harinya fluktuatif tergantung kondisi dan data pelaporan dari rumah sakit dengan kisaran BOR 75 – 80%.

Selanjutnya, menelaah kondisi terkini di Jawa Barat pada tren kasus aktif terlihat fluktuatif. Dimana minggu terakhir naik dari 17,18% menjadi 20,74%. Sama halnya dengan tren kesembuhan, yang tampak fluktuatif dan Minggu terakhir memperlihatkan penurunan dari 81,61% menjadi 77,98%. Untuk kematian per 31 Januari 2021, angkanya mencapai 1,29%.

Kemudian untuk BOR pada ruang isolasi, angkanya dapat ditekan secara konsisten dan menyentuh angka 69,52% atau dibawah target parameter nasional yaitu 70%. Hasil koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, selama 2 pekan terakhir ini kasus Covid-19 mengalami lonjakan tertinggi pada 30 Januari 2021, dengan penambahan sebesar 4.601 kasus positif terdiri 2.859 kasus baru dan 1.742 kasus lama.

Baca juga  Menpar ajak pengusaha majukan wisata belanja di Indonesia

Upaya yang dilakukan ialah menguatkan puskesmas melalui penempatan tim kolaborasi inter profesi, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan multi sektor untuk peningkatan kapasitas 3T, 3M, penyiapan vaksinasi dan melanjutkan pelayanan kesehatan esensial di Puskesmas.

Dari hasil analisis data ini, menunjukan pembatasan kegiatan pada 2 provinsi ini menunjukkan hasil pada beberapa indikator, namun belum bisa dikatakan berhasilm Karena ukuran keberhasilan, ialah jika suatu provinsi dapat keluar dari 4 indikator parameter nasional yang ditetapkan selama 4 minggu berturut-turut.

Pada prinsipnya, kita dapat belajar dari keunggulan pihak lain untuk dapat ditiru maupun menjadi kekurangan yang bisa dicegah. Data sederhana ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang terjalin, antara komponen pemerintah pusat dan daerah, maupun daerah dan daerah untuk sama-sama saling membantu jika menemui kesulitan,” lanjut Wiku.

Kedepannya ia mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal untuk meningkatkan kualitas penanganan Pandemi Covid-19 yang lebih baik.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...