Terkini AgrariaSatgas Pusat Pimpin Koordinasi Posko Covid-19 Secara Nasional

Satgas Pusat Pimpin Koordinasi Posko Covid-19 Secara Nasional

JAKARTA – Satgas Penanganan Covid-19 bersama kementerian terkait telah melakukan rapat koordinasi dengan lurah dan kepala desa se-Indonesia di Graha BNPB Jakarta, pada Rabu (3/2/2021). Rapat membahas pembentukan Posko Tangguh Covid-19. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta penangangan Covid-19 hingga ke tingkat terkecil.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut Satgas di pusat bersama kementerian terkait akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional. “Kiranya dengan bantuan pemerintah daerah dan masyarakat, posko Covid-19 akan menjadi ujung tombak penanganan Covid-19 di daerah, dan menjaga keberlangsungan upaya penekanan kasus Covid-19,” ujarnya dalam keterangan pers di Graha BNPB Jakarta, Rabu (3/2/2021) petang yang disiarkan kanal BNPB Indonesia.

Dalam perkembangan penanganan Covid-19, per hari ini ini angka kasus aktif sudah mencapai 175.236 kasus, dan angka kesembuhan sudah meningkat diatas 900 ribu. Dengan melihat perkembangan ini, diharapkan daerah terus meningkatkan penanganan Covid-19, dan lebih mampu mengendalikan penularan di daerahnya. “Sehingga secara nasional, Covid-19 bisa terkendali dengan baik,” pesan Wiku.

Baca juga  Warga Payakumbuh Kel. Nan Kodok Kembali Dimakamkan Dengan Protap Covid-19, Wako Riza: Kita Tunggu Hasil Tes Lab Keluar

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Majid, menegaskan kementeriannya mendukung dibentuknya posko-posko Tangguh Covid-19 di tingkatan desa dan Desa Tangguh Covid-19.

Kementerian Desa melalui Tim Sapa Desa terus menjalin komunikasi setiap hari dengan seluruh kepala desa terkait penanganan Covid-19 di tingkatan desa. “Kementerian Desa mendukung sepenuhnya upaya dan keputusan bersama. Mulai hari ini kita akan melakukan sosialiasi kepada seluruh desa,” ujarnya.

Ada 3 agenda aksi yang dilakukan Kementerian Desa. Pertama, saat ini sudah ada lebih dari 56 ribu desa mendirikan posko yang harus dijaga dan dipertahankan posko, sebagai bagian dari kerja relawan desa lawan atau tangguh Covid-19.

Kedua, mengeluarkan surat edaran meminta semua warga desa secara ketat menerapkan protokol kesehatan di dalam tatanan kehidupan baru di desa. Untuk Termasuk pelaksanaan proyek pembangunan di desa agar mengedepankan protokol kesehatan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Baca juga  Presiden Jokowi Instruksikan Tes Cepat Secara Luas untuk Deteksi Dini Covid-19

Ketiga, meminta seluruh warga desa merawat dan memelihara ruang-ruang isolasi yang telah dibangun pada tahun 2020. Hal ini ditujukan untuk persiapan apabila ada kondisi kedaruratan di desa. Dan diharapkan dalam penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan asas gotong royong.

“Kita bahu membahu, berkoordinasi dengan baik, gotong royong, kita tanggap terhadap Covid-19. Kita berharap seluruh warga desa mendukung apa yang dilakukan pemerintah dan termasuk Pemerintah desa, agar kita bisa mengaktifkan kembali, menjaga kembali dan mempertahankan posko-posko di desa melalui relawan yang sudah terbentuk selama ini,” tambahnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...