Terkini AgrariaAnalisis Fenomena Curah Hujan Ekstrem Terhadap Banjir Kalimantan Selatan

Analisis Fenomena Curah Hujan Ekstrem Terhadap Banjir Kalimantan Selatan

JAKARTA – Banjir di Kalimantan Selatan masih menggenangi 5 dari 11 kabupaten/kota terdampak hingga Senin lalu (1/2), pukul 09.00 waktu setempat. Genangan masih terpantau pada ketinggian 10 hingga 30 cm di beberapa kabupaten, seperti Hulu Sungai Tengah, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tanah Laut.

TIngginya intensitas hujan ditengarai menjadi salah satu pemicu banjir meluas di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada akhir bulan lalu, dimana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim terjadi merata di Kalimantan Selatan di periode tanggal 8 hingga 14 Januari 2021. Prakirawan BMKG Kiki menyebutkan bahwa pada 11 dan 12 Januari 2021 telah dikeluarkan 12 peringatan dini hujan lebat untuk wilayah Kalsel, mulai pukul 02.40 waktu setempat atau wita.

“Peringatan dini tersebut didiseminasikan melalui website, mobile application Info BMKG, media sosial, serta whatsapp group atau telegram ke BPBD dan user setempat,” ujar Kiki dalam webinar pembelajaran banjir di Kalsel pada Selasa (2/2).

Di sisi lain, melihat produk identifikasi dampak berdasarkan prakiraan atau impact based forecast pada 11 – 12 Januari 2021, wilayah Kalsel termasuk salah satu kawasan pada status ‘Waspada,’ demikian juga pada 12 – 13 Januari 2021.

Oleh sebab itu, Kiki mengatakan banjir di Kalsel pada 12 Januari 2021 dipicu oleh hujan dengan intensitas ringan hingga ekstrem. Kondisi ini terjadi sejak 10 Januari 2021 di beberapa wilayah Kalsel.

Baca juga  Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

“Kondisi atmosfer secara global, regional dan lokal di sekitar wilayah Kalimantan Selatan pada sebelum dan saat kejadian banjir sangat mendukung untuk pertumbuhan awan hujan,” tambahnya.

Sementara itu, berbagai kondisi sebagai pemicu meluasnya banjir yang mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat adanya perubahan penutupan lahan dari hutan kering ke perkebunan. Ini termasuk aktivitas tambang yang berlangsung dari 1990 sampai dengan 2019.

Pakar ekonomi penilaian informasi iklim dari Departemen Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Perdinan menyampaikan bahwa ketika berbicara banjir, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni lokasi, durasi dan luasan. Hal ini menjadi penting karena berimplikasi pada dampak yang ditimbulkan.

“Intervensi sains dan teknologi untuk penanggulangan bencana merupakan hal yang penting dan ke depan perlu penelitian terkait kontribusi faktor terhadap banjir di suatu wilayah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa manusia masih diberikan kapasitas untuk penanganan bencana.

Dalam merespons banjir di wilayahnya, BPBD Provinsi melakukan berbagai upaya penanganan darurat. Lebih dari 1.600 personel gabungan, bahkan dukungan sumber daya dari BPBD tetangga, terlibat dalam upaya penanganan darurat, seperti penyelamatan dan evakuasi, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan dan dapur umur.

Baca juga  Bursa Saham Tokyo dibuka turun, ikuti pelemahan Wall Street

Berdasarkan data terkini per 2 Februari 2021, pukul 09.00 Wita, BPBD Provinsi Kalsel mencatat 11 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota terdampak banjir. Warga yang masih mengungsi berjumlah 28.379 jiwa. Sedangkan korban jiwa, BPBD mencatat 24 warga meninggal dunia dan 3 hilang.

Pos komando yang dibentuk sejak awal berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan dan screening Covid-19 di tempat pengungsian. Pemerintah provinsi pun memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 7 hari, terhitung 28 Januari hingga 3 Februari 2021.

Memasuki Februari 2021, masyarakat Kalimantan Selatan diimbau untuk waspada dan siaga dalam 3 hari ke depan. BMKG melaporkan prospek cuaca dalam 3 hari ke depan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang, merata di seluruh wilayah.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan memiliki kegiatan pengendalian banjir yang akan dilakukan pada tahun 2021, di antaranya Bendungan Riam Kiwa dengan manfaat untuk mereduksi banjir di Sungai Martapura, serta Normalisasi Kanal Banjir dan Kolam Regulasi dengan manfaat untuk mereduksi banjir di Sungai Barabai.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...