Terkini AgrariaMasyarakat Diminta Tidak Meragukan Manfaat Vaksinasi

Masyarakat Diminta Tidak Meragukan Manfaat Vaksinasi

JAKARTA – Pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi Covid-19 tahap II pada Rabu (27/1/2021). Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa dirinya termasuk Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin perdana, sejauh ini tidak mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Saya bersama presiden dan beberapa penerima vaksin perdana, telah menyelesaikan proses vaksinasi tanpa efek samping berati apapun hingga detik ini. Oleh karena itu saya tekankan, untuk masyarakat tidak ragu mengikuti proses vaksinasi, karena peran satu orang sangat berarti membentuk kekebalan secara bertahap,” Wiku memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (28/1/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam perkembangannya per 26 Januari 2021, program vaksinasi bertahap telah diterima oleh 193.909 orang tenaga kesehatan, termasuk beberapa perwakilan penerima vaksin perdana. Sejumlah kelompok masyarakat penerima vaksin perdana ialah mereka yang termasuk golongan rentan terpapar virus Covid-19 baik tenaga medis, pekerja kantoran hingga masyarakat yang harus beraktivitas diluar rumah karena alasan ekonomi.

Baca juga  Kemendagri Minta Pemda Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Awal Tahun

Menerima vaksin, kata Wiku bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Hal ini didasarkan pada hasil studi Center for Communicable Disease dari Harvard University yang menyatakan bahwa vaksinasi bermanfaat mengurangi kerentanan terinfeksi, pengembangan gejala penyakit yang parah dan mencegah peluang penularan kepada orang lain.

Vaksinasi sebagai salah satu metode mengatasi pandemi adalah upaya yang harus dikuatkan demi mencapai tujuan utama yaitu kekebalan komunitas atau herd immunity . Kekebalan komunitas ini adalah kondisi dimana sebagian besar populasi akan menjadi imun atau kebal dari terpapar penyakit menular. Dan kondisi ini secara tidak langsung atau memberi herd effect kepada yang tidak imun.

Dan World Health Organization (WHO) pun menyatakan kekebalan komunitas dicapai melalui vaksinasi dan bukan dengan membiarkan penyakit menyebar secara tidak terkendali. Karena penularan tanpa kendali dapat menyebabkan kematian, padahal penularan kasus dapat dicegah salah satunya dengan kekebalan komunitas.

Baca juga  Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Karenanya, dalam mencapai kekebalan komunitas, terdapat beberapa faktor yang berperan. Yaitu tingkat penularan penyakit, efektifitas vaksin, kecepatan dalam mencapai ambang batas cakupan populasi yang harus divaksinasi dan lama imunitas bertahan. “Khususnya terkait cakupan vaksinasi, ambang batas orang yang harus tervaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas berada di rentang. 60 – 70 persen dari total populasi di suatu wilayah,” ungkapnya.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa estimasi tersebut bersifat dinamis. Karena sangat bergantung pada laju infeksi suatu penyakit. “Oleh karena itu tercapainya kekebalan komunitas sangat bergantung pada kita. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pencapaian kekebalan komunitas,” ujarnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...