Terkini AgrariaGus Menteri Ingin Kabupaten Paniai Papua Bisa Lepas dari Status Daerah Tertinggal

Gus Menteri Ingin Kabupaten Paniai Papua Bisa Lepas dari Status Daerah Tertinggal

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Bupati Paniai, Provinsi Papua, Meki Nawipa di kantor Kemendes PDTT pada Kamis (28/1).

Dalam kunjungan ini, Bupati Meki Nawipa meminta arahan dan petunjuk kepada Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini agar Kabupaten Paniai bisa lepas dari statusnya sebagai salah satu daerah tertinggal.

“Paniai ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal ditahun 2020-2024 sesuai Perpres no.63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal. kita ditetapkan daerah tertinggal karena banyak sekali yang kurang. Karena itu, kita berharap ada arahan dan pentunjuk agar daerah kami bisa menjadi lebih baik,” katanya.

Meki menjelaskan bahwa Paniai berada dititik sentra di sisi barat pegunungan tengah dan menjadi penghubung ke berbagai daerah. Selain itu, Kabupaten Paniai juga memiliki bandara Enaro dan RSUD yang menjadi pendukung bagi 4 kabupaten lain disekitarnya.

“Oleh karena itu, sebagai kabupaten tertinggal ini, kami sangat membutuhkan banyak hal untuk perubahan didaerah kami,” katanya.

Baca juga  Pemkot Payakumbuh Gelar Sosialisasi Bantuan Parpol

Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Gus Menteri ini, Meki menginginkan daerahnya bisa menjadi sebagai daerah percontohan atau model dari Penanganan Terpadu dari Kemendes PDTT dari aspek Desa Terpadu, Investasi Desa, Transmigrasi Lokal Papua, Penanganan Daerah Tertinggal dan Pelatihan Masyarakat Desa.

“Kami ingin daerah kami jadi percontohan atau model dari Kemendes PDTT seperti model transmigrasi lokal agar yang orang asli sini bisa tertata, kalau itu bisa ditata mungkin akan ada perubahan. Karena yang saya tahu, transmigrasi itu dari luar daerah,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Meki berharap adanya bantuan asistensi penanganan desa atau kampung terpadu di 1-2 kampung sebagai kampung percontohan dari berbagai Kementerian dengan dukungan usaha investasi dariswasta. Selain itu, Meki juga menginginkan adanya program Ekonomi Hijau dari Inggris dan TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) yang dibiayai IFAD-PBB dapat masuk ke Paniai.

“Kalau dari sisi Daerah Tertinggal, kami berharap ada peningkatan DAK Transportasi Perdesaan karena kami masih membutuhkan jembatan gantung. Apalagi, kami ingin agar Kabupaten Paniai dapat dijadikan kampung wisata di sekitar Danau Paniai.

Baca juga  Presiden Jokowi Hadiri Buka Puasa Bersama Kadin

Dalam menanggapi Meki, Gus menteri yang didampingi Dirjen Pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi Harlina sulistyorini dan Dirjen Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati menyampaikan bahwa Kemendes PDTT akan segera menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder agar Kabupaten Paniai bisa segera berkembang atau lepas dari status ketertinggalannya tersebut.

“Kita akan berupaya keras agar semua program-program yang ada di Kemendes PDTT terdapat model yang bisa menyelesaikan 1 atau 2 kampung terlebih dahulu, selain itu juga bisa terintegrasi dan nantinya bisa disinergikan dengan kementerian lainnya. Seperti masalah akses jalan, nantinya kita akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami berharap, permasalahan di Kabupaten Paniai bisa segera terselesaikan dengan cepat,” katanya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...