Terkini AgrariaDisiplin Jalankan PPKM Perbaiki Peta Zonasi Risiko

Disiplin Jalankan PPKM Perbaiki Peta Zonasi Risiko

JAKARTA – Tren perkembangan peta zonasi risiko untuk Pulau Jawa dan Bali dalam kurun waktu 4 minggu terakhir, belum membawa perubahan signifikan membaik. Namun, masih diharapkan bahwa kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali yang telah diperpanjang hingga 8 Februari 2021, dapat menunjukkan hasil yang baik.

Melihat pada tren perkembangannya di Pulau Jawa dan Bali, per 27 Desember 2021, zona merah sebanyak 41 kabupaten/kota. Sempat mengalami penurunan zona merah atau risiko tinggi pada 3 Januari 2021. Dari 41 menjadi 32 kabupaten/kota. Namun kembali meningkat pada minggu setelahnya pada 10 Januari 2021 menjadi 39 kabupaten/kota. Dan seterusnya naik menjadi 52 kabupaten/kota.

“Ini berarti hampir setengah zona merah di Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Sebagai informasi, zona merah di Indonesia saat ini berjumlah 108 kabupaten/kota,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (21/1/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga  Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Ponorogo, Komisi II DPR RI Apresiasi PTSL

Lalu, jika melihat lebih dekat pada 73 kabupaten/kota yang wajib menerapkan PPKM Jawa – Bali, per 17 Januari 2021, ada 39 kabupaten/kota dalam zona merah, sebanyak 30 kabupaten/kota zona oranye atau risiko sedang, dan 4 kabupaten/kota zona kuning. Khusus zona merah dan oranye terlihat meningkat dibanding minggu sebelumnya.

“Hal ini menandakan bahwa kebijakan intervensi pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali, masih harus terus dioptimalkan. Kita masih memiliki harapan besar pada intevensi pembatasan kegiatan ini,” ujar Wiku.

Sebagai bentuk intervensi, PPKM membutuhkan waktu agar hasilnya bisa terlihat pada minggu ketiga sejak intervensi dilakukan. Dengan menerapkannya secara disiplin dan serius, maka peta zonasi risiko akan bergeser kearah yang lebih baik. “Apabila tidak, maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak bisa diprediksi,” lanjut Wiku.

Baca juga  Mendagri Resmi Lantik Tiga Penjabat Gubernur DOB Papua

Kunci untuk memperbaiki penanganan ini adalah dengan meningkatkan PCR di laboratorium dan memperluas cakupan penelusuran kontak erat. Dan bagi daerah yang masih kesulitan menggunakan pemeriksaan PCR, maka pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan rapid test antigen terlebih dahulu sebagai upaya screening dan mendeteksi secara dini dan berdampak mencegah penularan.

Berjalan seiringan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi kunci keberhasilan meningkatkan kesembuhan dan mencegah kematian. Dan akan mempengaruhi terhadap peta zonasi risiko ke arah lebih baik.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...