Terkini AgrariaRilis Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Rilis Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori memuji kerja sama dan sinergi yang dibangun antara Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat merilis hasil sensus penduduk Tahun 2020.

Menurutnya, kerja sama itu dibangun sejak persiapan Sensus Penduduk Tahun 2020, salah satunya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data sensus penduduk.

Demikian disampaikan Hudori dalam Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 (Rilis Angka Administrasi Kependudukan) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (21/01/2021).

Adapun sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data pelayanan kependudukan merupakan hasil konsolidasi dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Lanjutnya, sinergitas kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Siap Sukseskan GTRA Summit di Wakatobi

“Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia, saya ulang untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” ujarnya.

Hudori juga menjelaskan, penggunaan data kependudukan Kemendagri sebagai basis data Sensus Penduduk Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Data Kependudukan Kemendagri digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya: untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, baik perencanaan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Untuk itu, Hudori berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. “Semoga kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan BPS memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Baca juga  Ini Kisah Bangkit dan Suksesnya Rio Setelah Ikuti Program Kartu Prakerja

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...