Terkini AgrariaSiaga Potensi Dampak Prakiraan Cuaca Hujan Lebat Wilayah Aceh dan Sumut

Siaga Potensi Dampak Prakiraan Cuaca Hujan Lebat Wilayah Aceh dan Sumut

JAKARTA – Wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) berada pada kategori siaga terhadap potensi terdampak banjir dan banjir bandang. Potensi tersebut mengacu pada prakiraan cuaca yang terpantau oleh BMKG. Kondisi ini berlaku pada 22 Januari 2021, pukul 07.00 WIB sampai dengan 23 Januari 2021, pukul 07.00 WIB.

Beberapa wilayah terpantau berpotensi hujan lebat, khususnya wilayah Aceh dan Sumut. Merespon informasi ini, BNPB mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan bahaya hidrometeorologi, seperti banjir dan banjir bandang. Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 23 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh teridentifikasi berpotensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. sedangkan pada bahaya banjir bandang, Aceh juga memiliki potensi dengan kategori yang sama di 20 wilayah.

Dapat dilihat dengan aplikasi Info BMKG, pada 23 Januari 2021, prakiraan curah hujan di Aceh Timur terjadi hujan ringan hingga lebat.

Pada wilayah Sumut, sebanyak 33 wilayah administrasi kabupaten dan kota berada pada potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi, sedangkan 30 untuk banjir bandang.

Baca juga  Longsor di Tanah Datar, Dua Warga Hilang

Di samping kedua provinsi tersebut, BMKG merilis provinsi dengan tingkat waspada terhadap potensi dampak banjir dan banjir bandang berdasarkan analisis prakiraan cuaca. Berikut wilayah dengan status waspada, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Satu hal yang patut diwaspadai di wilayah Kalimantan Selatan. Provinsi ini mengalami banjir meluas di 11 wilayah administrasi kabupaten dan kota beberapa hari terakhir.

 

Perkembangan Banjir dan Longsor Kota Manado

Banjir yang melanda Kota Manado dilaporkan BPBD setempat telah surut. Warga telah kembali ke rumah masing-masing. Perkembangan terkini pada Kamis (21/2), pukul 10.00 WIB, 10 kecamatan di Kota Manado terdampak banjir dan longsor. Kesepuluh kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Tikala, Paal Dua, Malalayang, Sario, Bunaken, Tuminting, Mapanget, Tikala, Singkil dan Wenang.

Baca juga  Pastikan Layanan Prima kepada Masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN Kunjungi D.I. Yogyakarta

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan tanah longsor di wilayahnya melalui SK no 15/kep/B.06/BPBD/2021. Status ini berlaku sejak 15 hingga 28 Januari 2021. Dalam menghadapi potensi bahaya yang terjadi, Pemkot juga menetapkan struktur komando penanganan darurat bencana hidrometeorologi. Organisasi komando ini berlangsung pada 15 Januari hingga 13 Februari 2021.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara menetapkan surat keputusan status siaga darurat banjir dan tanah longsor dengan Nomor 384 Tahun 2020. Penetapan status siaga berlangsung sejak 21 Desember 2020 sampai 18 Februari 2021. Selain itu, pemerintah provinsi membentuk dan mengaktivasi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana banjir dan longsor.

Banjir dan longsor yang terjadi pada Sabtu lalu (16/1), pukul 15.09 waktu setempat mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 639 KK atau 2.052 jiwa terdampak banjir dan 62 KK atau 217 jiwa terdampak longsor.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...