Terkini AgrariaSebanyak 26 Warga Masih Dinyatakan Hilang Pascalongsor Cihanjuang

Sebanyak 26 Warga Masih Dinyatakan Hilang Pascalongsor Cihanjuang

JAKARTA – Sebanyak 26 warga Cihanjuang masih dinyatakan hilang akibat tanah longsor pada Sabtu (9/1). Tim gabungan masih melakukan evakuasi korban di lokasi bencana hingga kini.

Tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas telah mengevakuasi 13 warga yang tertimbun longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Data ini diperoleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB pada Senin (11/1), pukul 23.53 WIB. Dampak korban luka-luka tercatat warga luka berat 3 orang, luka ringan 26 dan hilang 26. Sedangkan warga terdampak, mereka mengungsi secara tersebar di rumah penduduk.

Sedangkan kerugian materiil, BPBD Kabupaten Sumedang menginformasikan rumah rusak berat 14 unit dan tempat ibadah 11 unit. Dampak tersebut disebabkan oleh tanah longsor yang terjadi pada pukul 16.00 WIB dan disusul longsoran berikutnya pada pukul 19.00 WIB. Longsor pertama dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan struktur tanah labil.

Baca juga  Presiden Jokowi Hadiri KTT D-8 Secara Virtual

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor menginformasikan proses evakuasi terkendala cuaca hujan di sekitar lokasi bencana. Hujan yang turun sangat berpengaruh pada kondisi tanah sehingga tim gabungan dengan cermat untuk memantau gerakan tanah. Proses evakuasi sempat dihentikan sementara karena kondisi hujan. Di samping itu, jalur evakuasi melalui mobil ambulans terkendala dengak akses jalan sempit dan pergerakan orang.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor pada 9 – 29 Januari 2021. Penetapan status ini dikeluarkan melalui SK Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang.

Dalam merespons kondisi darurat, BNPB memberikan bantuan logistik berupa masker dan makanan siap saji. Selain bantuan logistik, BNPB juga menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) pada Minggu (10/1). Kepala BNPB Doni Monardo menyerahkan kepada Bupati Sumedang bantuan DSP sebesar Rp1 miliar.

Baca juga  DPT adalah Kewenangan KPU

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...