Terkini AgrariaPemerintah Upayakan Penambahan Kapasitas Tempat Tidur Perawatan Pasien Covid-19

Pemerintah Upayakan Penambahan Kapasitas Tempat Tidur Perawatan Pasien Covid-19

Jakarta – Mengantisipasi lonjakan kasus aktif pascaliburan akhir tahun 2020, pemerintah berupaya menambah jumlah tempat tidur yang dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memerlukan kurang lebih 36 ribu tempat tidur perawatan sesuai dengan kondisi kasus aktif saat ini.

“Dalam waktu satu bulan kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 dari 15 ribu ke 36 ribu,” ujar Menkes saat memberikan keterangan bersama Menko Perekomonian di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Menkes menyatakan, pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mengalokasikan lebih besar porsi tempat tidur perawatan mereka untuk para pasien Covid-19. Menurutnya, berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, tingkat keterisian tempat tidur perawatan rumah sakit banyak yang sebenarnya masih rendah.

Baca juga  Reduksi Risiko Banjir Semarang, Kementerian PUPR Rampungkan Bendung Karet KBB Awal 2019

“Banyak rumah sakit yang kami lihat BOR (bed occupancy rate) nya masih rendah tapi sudah penuh dan pasien Covid-19 tidak masuk. Kenapa? Karena contohnya rumah sakit punya 100 tempat tidur, yang dialokasikan buat pasien Covid-19 cuma 10,” ungkapnya.

“Ini cara yang paling cepat untuk menambah jumlah kamar mengantisipasi puluhan ribu pasien yang baru masuk, saya minta tolong semua dirut dan pemilik rumah sakit tolong konversikan bed-nya yang tadinya bukan untuk pasien Covid-19 menjadi untuk Covid-19,” imbuhnya.

Selanjutnya, kebutuhan akan tambahan tempat tidur perawatan tersebut pastinya berbanding lurus terhadap kebutuhan akan dokter dan perawat. Terkait hal tersebut, Menkes melanjutkan, pihaknya telah melakukan relaksasi beberapa aturan yang nantinya akan mengizinkan para perawat yang masih belum memiliki surat tanda registrasi (STR) yang kurang lebih berjumlah 10 ribu perawat untuk dapat langsung bekerja menangani pasien.

Baca juga  Menjaga Keseimbangan Ketahanan Pangan dengan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Melalui LSD

Hal yang sama juga tengah diupayakan bagi kurang lebih 3 sampai 4 ribu dokter yang belum memiliki STR. Pihak Kementerian Kesehatan sedang mengkaji hal tersebut dengan tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

“Jadi di masa pandemi ini memang kita butuh juga tenaga-tenaga perawat karena kasihan mereka yang ada sekarang sudah letih. Jadi kita akan dorong aturan apa yang kita bisa relaksasi,” ucapnya.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...