Terkini AgrariaUpaya Cegah Longsor, Ka BNPB: Menanam Pohon di Kemiringan adalah Kewajiban

Upaya Cegah Longsor, Ka BNPB: Menanam Pohon di Kemiringan adalah Kewajiban

SUMEDANG – Kepala BNPB Doni Monardo berharap kejadian longsor seperti yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak terulang. Doni mengungkapkan beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada kawasan dengan kemiringan.

Doni mengajak masyarakat untuk menanam pohon di Kawasan dengan kemiringan. Apabila sayuran yang ditanam pada lahan dengan kemiringan, ini memicu kondisi tanah tidak kuat menahan erusi. Curah hujan tinggi akan menyebabkan tanah mudah longsor. Oleh karena itu, Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekankan untuk menanam pohon di kemiringan.

“Menanam pohon di kemiringan adalah kewajiban. Karena kalau bukan pohon tetapi sayuran, tanah itu tidak kuat menahan erosi. Curah hujan tinggi akan mudah longsor,” ujar Doni saat meninjau lokasi tanah longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, pada Minggu (10/1).

Di samping itu, Doni menyampaikan bahwa kontur atau morfologi tanah di Jawa Barat berupa kemiringan terjal, jadi jangan menebang pohon. Fungsi pohon sangat baik dalam mencegah bencana tanah longsor.

Baca juga  Menteri ATR/Kepala BPN turut mendampingi Presiden mengunjungi Kalimantan Timur

“Apabila pohon ditebang, 2-3 tahun kemudian akar akan busuk. Akibat akar busuk dan curah hujan tinggi, air akan masuk disela-sela akar yang mengakibatkan tanah menjadi labil. Akibat tanah labil dengan kemiringan tertentu sehingga dengan mudah longsor. Pengetahuan tentang ini belum banyak dimiliki oleh masyarakat kita,” kata Doni.

Saat di lokasi, ia melihat pohon sukun dan aren yang masih berdiri kokoh. Menurutnya, pilihan jenis tanaman yang mempunyai akar kuat, seperti pohon sukun dan pohon aren, akan membantu kekuatan struktur tanah. Doni menyampaikan BNPB akan membantu dalam penyediaan jenis tanaman yang memiliki akar kuat untuk ditanah di kawasan longsor.

Terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi, Doni menyampaikan bahwa beberapa minggu terakhir ini pemerintah pusat lewat BMKG dan didukung BNPB telah sering sekali mengingatkan seluruh Kawasan untuk memperhatikan dan mencermati informasi-informasi yang dikeluarkan BMKG, terkait cuaca ekstrem.

Ia meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi secara serius dan saling mengingatkan semua pihak di tingkat daerah, terutama untuk Kawasan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Baca juga  Masyarakat yang Lakukan Isolasi Mandiri Harus Lapor Puskesmas

“Berdasarkan data yang dimiliki BNPB, hampir setiap tahun wilayah Jawa Barat ini terdampak tanah longsor,” tambahnya.

Pada Jumat lalu (8/1) BNPB telah meminta BPBD di tingkat provinsi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi bahaya banjir dan longsor, khususnya di masa puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021.

Sementara itu, berdasarkan analisis BMKG terkait dengan cuaca, sekitar wilayah Kabupaten Sumedang telah terjadi hujan lebat dalam durasi yang cukup singkat. Beberapa wilayah dataran tinggi dengan kemiringan tempat yang cukup signifikan hal ini dapat memicu labilnya tanah dan berdampak longsor. Salah satu wilayah yang menjadi pantauan dalam peringatan dini cuaca ini wilayah Cimanggung.

Menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan pada periode Januari hingga Februari 2021, masyarakat diimbau untuk waspada. Pantauan cuaca dapat dilakukan dengan mengakses aplikasi Info BMKG yang dapat melihat prakiraan curah hujan hingga tingkat kecamatan.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...