Terkini AgrariaGus Menteri Minta BUMDes Jadi Solusi Ekonomi Warga Desa

Gus Menteri Minta BUMDes Jadi Solusi Ekonomi Warga Desa

SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.

Menurut Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit hutang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.

“Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente,” kata Gus Menteri saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Senin (28/12/2020).

Gus Menteri melanjutkan, dengan adanya transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) mampu menjadi solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat desa.

Menurut Gus Menteri, UPK eks PNPM saat ini ada sekitar 5.300, sementara total dana yang masih bergulir di dalam UPK tersebut ada Rp12,7 triliun, dengan nilai aset sebesar Rp594 miliar di seluruh Indonesia.

Baca juga  Cerita Penjaga Tanah Wakaf di Surabaya yang Menanti Sertipikat Selama Puluhan Tahun

Adapun LKD hasil transformasi UPK PNPM itu dapat menyelamatkan dana bergulir Rp12,7 triliun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat desa yang miskin.

LKD tersebut, kata Gus Menteri, nantinya akan langsung bergerak sebagai unit usaha di bawah BUMDesma di kecamatan setempat. Saat ini sudah berdiri sebanyak 147 UPK eks PNPM di Jawa Timur yang telah ada menjadi lembaga keuangan desa.

“Transformasi ini adalah menjadi salah satu upaya agar berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan selama ini sudah tertangani oleh UPK PNPM dapat diselesaikan,” imbuhnya

Gus Menteri berharap proses transformasi 5.300 UPK eks PNPNM di seluruh Indonesia itu dapat diselesaikan pada 2021-2022, sehingga pengawasan keuangan desa dapat terjamin melalui pendampingan dan pengawasan OJK

“Semua 147 LDK ini, kita berharap menjadi pemicu untuk 500 BUMsma lainnya di Jawa Timur dan 5300 BUMDma se-indonesia,” pungkasnya.

Baca juga  Resmikan Infrastruktur Kantah Kabupaten Bekasi, Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Pelayanan Pertanahan yang Paripurna

Sekedar informasi, setidaknya ada 16 BUMDesma yang mendapat bantuan dari Gus Menteri. Masing-masing BUMDema itu mendapatkan 1 unit komputer dan kendaraan sepeda motor sebagai operasional.

 

#SiapUntukSelamat
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...