Terkini AgrariaTingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat pada Pilkada Relatif Tinggi

Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat pada Pilkada Relatif Tinggi

Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 relatif tinggi. Hal itu disampaikannya dalam Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Yogyakarta, Senin (14/12/20).

“Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid, saya kira patut kita pegang reliable, data dukungan juga jelas di semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar 89-96 persen, artinya relatif cukup dapat dipatuhi dengan baik,” kata Mendagri Tito.

Artinya, pelaksanaan Pilkada mampu menjawab keraguan sejumlah pihak terutama terkait ketakutan berbagai pihak bahwa Pilkada dapat menjadi klaster baru penularan Covid. “Kita juga melihat data daerah yang pilkada dan non-pilkada, itu juga tidak jauh berbeda, artinya tidak terjadi lonjakan (kasus) di daerah Pilkada, justru di daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun,” tandasnya.

Baca juga  Presiden Akan Groundbreaking Kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara

Dengan demikian, Mendagri Tito meyakini bahwa penyelenggaraan Pilkada tak akan menjadi media penularan Covid, apalagi dengan ditunjang tingkat kepatuhan masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Ada pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan Covid-19, faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan,” pungkasnya.

Selain tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Mendagri juga menyoroti pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman sehingga tak ada gangguan konvensional yang signifikan.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...