Terkini AgrariaKerja Bersama Pemerintah Demi Kebangkitan Ekonomi Nasional

Kerja Bersama Pemerintah Demi Kebangkitan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, berbagai cara terus diupayakan melalui inovasi, pangan dan program pemerintah seperti Reforma Agraria dengan tujuan agar ekonomi tidak semakin merosot di masa mendatang. Dalam mendukung kebangkitan ekonomi nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berperan salah satunya dengan melakukan percepatan pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.

“Pendaftaran tanah itu penting. Kenapa? Karena pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah masyarakat dan yang kedua adalah memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga financial inclusion meningkat. Maka kita percepat dan targetnya adalah tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan jika memungkinkan sudah bersertipikat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber pada webinar Ngobrol@tempo Indonesia Outlook 2021 dengan tema Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan dan Reforma Agraria, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, program lain untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional adalah dengan program Reforma Agraria. Ia mengatakan pemerintah memiliki target 9 juta hektar untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan 2 komponen. “Reforma agraria ada 2 komponen, yaitu legalisasi aset masyarakat yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertipikat. Komponen kedua yaitu redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Baca juga  Mendikbud: Pembukaan Sekolah Tatap Muka Harus Keputusan Bersama

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga perlu memperkenalkan inovasi yang memudahkan masyarakat, tentu dalam hal pelayanan publik. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan layanan elektronik seperti Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat serta SKPT. “Dengan layanan elektronik yang kita perkenalkan ini berhasil mengurangi antrean di kantor pertanahan sekitar 40%. Kita akan terus berinovasi, target kami pada tahun 2024 nanti seluruh layanan di BPN sudah bersifat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bahkan mencegah konflik dan sengketa,” jelas Sofyan A. Djalil.

Dalam meningkatkan ekonomi di beberapa daerah, Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan berhasil diatasi dengan adanya ganti untung dari program pengadaan tanah di berbagai wilayah. “Kami sangat mendukung program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur bisa dibangun kalau tanahnya bisa dibebaskan, dan ini merupakan tugas kami. Alhamdulillah kita sudah berhasil membebaskan tanah dengan cara yang baik sehingga seluruh Sumatra akan tersambung dengan tol, Jawa akan tersambung ke Banyuwangi, Bali juga sedang dibuat tol dari utara ke selatan, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan dan masih banyak daerah lainnya,” ucap Sofyan A. Djalil.

Baca juga  Pastikan Anggaran Blanko KTP-El Aman, Mendagri Lakukan Pertemuan dengan Menkeu

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional hanya akan berjalan tentu apabila dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai sektor. “Kami di Kementerian Keuangan akan terus melakukan dan merumuskan langkah kebijakan APBN dalam rangka kita untuk mengendalikan covid dan menangani dampak covid terhadap sosial dan ekonomi dan tentu Kementerian Keuangan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah dan juga masyarakat secara luas, termasuk dunia usaha,” tutur Sri Mulyani Indrawati.

Dalam proses pemulihan ekonomi, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan sedang mengembangkan penggunaan teknologi digital untuk produktivitas pertanian. “Mudah-mudahan dengan banyaknya teknologi digital yang dipakai di sektor pertanian, maka tingkat produktivitas kita bisa meningkat, ketergantungan terhadap impor juga berkurang sehingga ekonomi bisa segera pulih,” imbuh Bambang Brodjonegoro. (LS/AF)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...