Terkini AgrariaTingkat Kepatuhan Pemilih Pilkada Terhadap Protokol Kesehatan Di Atas 90 Persen

Tingkat Kepatuhan Pemilih Pilkada Terhadap Protokol Kesehatan Di Atas 90 Persen

JAKARTA – Tingkat kepatuhan pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, terbilang cukup tinggi. Hal ini dipaparkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis (10/12/2020).

“Dari hasil pemantauan sistem monitoring BLC Perubahan Perilaku, dari 32 provinsi yang melingkupi 309 kabupaten/kota, sebanyak 178.039 orang mendapat sanksi berupa teguran. Selain itu, rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96%. Sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan sebesar 90,71%,” paparnya.

Sebaliknya, dari kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang, seperti tempat cuci tangan, disinfektan, petugas pengawas penerapan protokol kesehatan terlihat masih rendah, persentasenya dibawah 50%. “Hal ini sangat disayangkan, terlebih mengingat tingginya kepatuhan pemilih saat pilkada,” lanjut Wiku.

Baca juga  Harapan Masyarakat Sedati Gede Usai Terima Sertipikat Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN

Juga, saat hari pemungutan suara dipantau langsung secara virtual oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Selain memantau data real time, Satgas menerima laporan langsung dari perwakilan daerah, yaitu Sulawesi Utara, Papua dan Bali. “Hasil pantauan menunjukkan aman dan terkendali, baik dari sisi teknis penyelenggaraan, maupun dilihat dari penerapan protokol kesehatan,” katanya

Untuk pemantauan pilkada ini, kata Wiku juga sudah dilakukan sejak dua bulan terakhir menggunakan sistem monitoring BLC Perubahan Perilaku kepada 164,5 juta jiwa dengan 42,4 juta titik pemantauan yang tersebar di 512 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Dan akan terus dipantau karena rangkaian kegiatan pilkada masih akan berjalan hingga pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilihan.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Satgas di daerah untuk terus melakukan penegakan disiplin secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya pada rangkaian pilkada serentak yang masih berlangsung,” tegas Wiku.

Baca juga  Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Ingin Bangun Kepercayaan Publik dengan Strategi Komunikasi

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...