Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa jadi mesin pelancar ekonomi. Hal itu disampaikannya dalam Acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Penguatan BPD yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen BPD tentang Akselerasi Transformasi BPD, penerapan tata kelola yang baik dan peningkatan efektivitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/20).
“BPD ini kita harapkan selain bisa mendapatkan keuntungan, sehingga bisa menjadi bagian dari APBD mandiri, yang kedua bisa memperlancar ekonomi, punya jaringan, mengerti sumber daya, berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi punya kekhususan,” kata Mendagri Tito.
BPD juga diharapkan dapat menyerap potensi yang ada, sehingga tidak malah menjadi beban Pemda.
“Jadi yang kita harapkan BPD ini menjadi motor dan mendorong pembiayaan kapasitas fiskal daerah, jangan terbalik, malah jadi beban pemerintah daerah, apalagi mengharapkan hanya sebagai penampungan transfer dari pusat, terbalik jadinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mendagri Tito menekankan pentingnya kebersamaan dengan Pemda untuk bergerak memunculkan BPD yang sehat dan berintegritas. “Artinya tidak ada konspirasi, terutama kerawanan ini adalah kepala daerah dan direksi yang membuat kesehatan BPD-nya terganggu,” kata Mendagri.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, BPD harus dikelola secara profesional untuk menunjang kemandirian daerah. Dengan BPD yang sehat dan dikelola secara profesional, diharapkan mampu mendorong kelancaran perekonomian di daerah.
#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja