Terkini AgrariaArahan Sekjen Kemendagri Untuk Dorong Realisasi DIPA Tahun 2020

Arahan Sekjen Kemendagri Untuk Dorong Realisasi DIPA Tahun 2020

Jakarta – Pada Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2021, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori memberikan arahan agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) segera dilakukan.

Pada kesempatan itu, Hudori memberitahu hasil realisasi anggaran per 1 Desember 2020 untuk Satuan Kerja (Satker) Setjen 79,71 persen dan Satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar 57,62 persen. Namun, dengan adanya penambahan anggaran sebanyak 38 Miliar maka diharapkan agar seluruh jajaran dapat bergerak cepat untuk mencapai realisasi anggaran 97 persen.

“Harapan saya mudah-mudahan bisa 97,41 persen, waktu kita tinggal 2 minggu, bagaimana teman-teman ini bisa 97 persen itu, khusus untuk DKPP ini di pantau,” kata Hudori di RSU Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2020).

Hudori sempat membandingkan pencapaian realisasi DIPA pada tahun 2019 untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), Kemendagri berada diposisi ketiga. Untuk itu, pada tahun ini ia mendorong agar seluruh jajaran dapat saling menopang sehingga antara perencanaan dan keuangan dapat berjalan lancar.

Baca juga  Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan President of World Bank, Ajay Banga beserta Istri Ritu Banga, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Provinsi Banten untuk melihat langsung area rehabilitasi mangrove yang menjadi salah satu bagian dari target rehabilitasi mangrove Indonesia, Senin, 04/09/2023. Pada kesempatan tersebut mereka melihat langsung upaya rehabilitasi yang telah berlangsung sejak tahun 2017 oleh PT. Perhutani dan juga oleh KLHK sejak tahun 2021. Presiden World Bank merasa sangat senang bisa datang ke lokasi ini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi perbaikan ekologi juga kesejahteraan masyarakat. "Kami sangat senang bisa datang kesini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi ekologi kita, karena mangrove menyerap lebih banyak karbon bahkan daripada pohon-pohon lain, disisi lain ekosistem mangrove juga terbukti memberikan mata pencaharian bagi orang-orang yang bergantung pada mangrove untuk hidup yang lebih baik," ujar Presiden World Bank Ajay. Ia pun merasa kagum pada para wanita yang luar biasa yang telah mengolah mangrove menjadi produk-produk olahan mangrove seperti batik mangrove, makanan ringan seperti keripik, stik, kacang, sirup yang bisa membantu peningkatan perekonomian keluarga mereka. "Kami baru saja melihat disini para wanita yang luar biasa menggunakan produk-produk mangrove untuk membuat kehidupan yang mandiri, saya pikir ketika Pemerintah Indonesia membuat mereka mandiri, Anda mengubah kehidupan sebuah keluarga. Jadi mangrove tidak hanya untuk berfungsi mencegah erosi tanah, namun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya," tutur Presiden Ajay. Menteri Siti mengaku bangga atas kekaguman Presiden World Bank melihat upaya rehabilitasi mangrove yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang salah satunya didanai oleh World Bank. "Dari kunjungan ini saya menangkap tiga hal dari Presiden World Bank, pertama terkait perlindungan aspek lingkungan termasuk perubahan iklim, yang kedua tadi disoroti oleh beliau ada livelihood kesejahteraan untuk masyarakat dan ketiga adalah apa yang beliau begitu kagum yaitu tentang women empowerment/pemberdayaan perempuan dan beliau juga berterima kasih banyak kepada Indonesia sudah menempuh program ini yang tidak hanya buat Indonesia tetapi juga untuk Global/Dunia," ujar Menteri Siti. Hutan Mangrove Indonesia merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, yang menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC, yang diantara dicapai melalui penyerapan karbon di Hutan dan Penggunaan Lahan lainnya (FoLU) pada tahun 2030. Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan kita dengan mengurangi dampak gelombang dan cuaca ekstrim, melindungi pantai dari abrasi, mencegah abrasi/erosi, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber makanan, rumah keanekaragaman hayati, menyaring polutan, dan mendukung mata pencaharian. Lokasi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga yang menjadi obyek kunjungan ini sebelumnya merupakan areal pesisir pantai bekas tambak yang ditinggalkan yang kemudian menyebabkan area ini mengalami abrasi sebanyak 3 meter per tahun. Namun setelah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove abrasi sudah tidak lagi melanda wilayah tersebut. Beberapa kisah sukses restorasi mangrove di lapangan yang telah dilakukan di Indonesia, antara lain di Brebes, Jawa Tengah; di Suwung, Bali (sebagai lokasi Mangrove Showcase G20 pada tahun 2022); dan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk dimana dapat terlihat kemunculan kembali kehidupan alam setelah upaya restorasi mangrove. Indonesia telah mengimplementasikan komitmennya dalam rehabilitasi mangrove, dengan memperhatikan kesepakatan global, menentukan target, dan merumuskan strategi, yang kemudian diinternalisasi dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional, dan dimasukkan ke dalam Peta Jalan Nasional Rehabilitasi Mangrove Nasional tahun 2021-2030. Indonesia juga telah memiliki lembaga khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden, yang memiliki mandat khusus untuk melakukan percepatan rehabilitasi 600.000 hektar ekosistem mangrove. Program rehabilitasi mangrove di Indonesia telah berhasil meningkatkan ekonomi serta ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat. Total luas area penanaman mangrove melalui program padat karya ini seluas 17.000 hektare yang tersebar di 34 provinsi pada tahun 2020 dan 83.000 hektar pada tahun 2021. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Indonesia bersama World Bank menggagas Program M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir yang meliputi seluruh aspek dari konteks pengembangan kebijakan, hingga rehabilitasi di tingkat lapangan. Total pendanaan program M4CR adalah melaui hibah sebesar sekitar USD 19 juta, dalam tahap pelaksanaan program dan berupa pinjaman sebesar USD 400 juta, yang saat ini dalam proses pencairan. Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Vice President of World Bank Manuela V. Ferro, World Bank Country Director Indonesia Satu Kahkonen, Kepala BRGM Hartono, Dirjen PDASRH KLHK Dyah Murtiningsih, Dirjen PHL KLHK Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Sekretaris BRGM Ayu Dewi, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

“Ini harus bahu membahu antara perencanaan dan karo keuangan,. Muudah-mudahan target kita yang tadinya rangking 3 dari K/L, mudah-mudahan bisa naik, yang sebelumnya kita pagu sedang, kalau rangking 1 dan 2 kan bisa ditambahkan sesuai dengan peraturannya,” terangnya.

Ia juga menyampaikan tentang empat tim yang dibuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yakni tim asistensi percepatan penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan tim pemantauan pelaksanaan Pilkades 2020. Tim tersebut akan memberikan laporan bertahap, baik harian, mingguan atau bulanan.

Hudori meminta agar tim pemantauan dapat memberikan perhatian khusus untuk DKPP lantaran minimnya realisasi pagu yang baru tercapai, khususnya DKPP, 57,62 persen Biro Umum 63,60 persen, Pusat Penerangan 72,33 persen, Hukum 72,89 persen, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 75,11 persen, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) 80,68 persen, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim ) 83,83 persen.

Baca juga  Di Payakumbuh, PNS Usia 50 Keatas Boleh Bekerja Di Rumah

“Saya mohon kepada teman-teman yang kurang terutama DKPP, (Biro) Umum, Puspen, Hukum dan Pusdatin untuk segera pak, karena rata-rata kita saja 84,86 persen,” tegasnya.

Ia juga memberikan pujian bagi jajaran Kemendagri yang realisasi anggarannya sudah baik.

“Untuk Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Pusat Fasilitasi Kerjasama (Fasker), dan Biro Keuangan Aset (BKA) ini sudah bagus,”tuturnya.

Kemudian, tidak lupa Hudori mengucapkan selamat atas pelantikan sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kemendagri.

“Saya atas nama pribadi atas nama pimpinan mengucapkan selamat kepada yang telah dilantik kemarin, terutama ada yang tiga baru bergabung dengan kita Eselon II, ada beberapa Eselon III, dan Eselon IV,” ujarnya.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...