Terkini AgrariaMendes PDTT Hadiri Diskusi Pembangunan Desa Damai Anti-Radikalisme

Mendes PDTT Hadiri Diskusi Pembangunan Desa Damai Anti-Radikalisme

KARANGANYAR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri sebuah acara Diskusi Bersama yang digelar PBB-UN Women di Hotel Alana Solo di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (9/10) siang.

Acara tersebut bertujuan untuk pembangunan desa damai untuk mencari jalan keluarĀ  menangkal radikalisme. Berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya dihadirkan di antaranya adalah Menteri Desa Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

Acara dibuka oleh UN Women Representative and Liaison to ASEAN, Dr Sabine Machl, yang dalam pidato pembukaannya menerangkan mengenai pentingnya pembangunan desa damai termasuk dengan kemajuan perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Terkait penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto, memaparkan tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme.

Baca juga  Smart Farming Dianjurkan Dalam Rapat Koordinasi Penyusunan RAD-PPDT Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Sementara itu, Direktur Non-Aktif Wahid Foundation Yenny Wahid, memberikan pemaparan tentang desa damai dan visi mengenai Indonesia yang damai dan toleran.

Sejalan dengan tema diskusi, Menteri Eko, dalam penjelasannya menguraikan perihal pentingnya pelibatan masyarakat desa dalam pencegahan ekstrimisme dan pemeliharaan perdamaian.

“Acara ini bagus sebagai keterkaitan antara pembangunan desa dengan penanggulangan terorisme dan ekstrimisme,” katanya.

Baginya, dengan adanya pembangunan desa mulai dari infrastruktur hingga perekonomiannya, masyarakat desa akan terhindar dengan ancanam seperti terorisme.

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan tentang pertumbuhan desa yang cukup baik dengan adanya dana desa. Kendati di awal perjalanan mengalami kendala, namun berkat pembelajaran perangkat desa setempat dan dukungan berbagai pihak, masyarakat bisa berpartisipasi terhadap pembangunan desa.

Buktinya, kata dia, penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen menjadi 98 persen. Ia juga memaparkan keberhasilan dana desa yang kini telah berhasil membangun 158 ribu kilometer jalan, 1.000 kilometer jembatan, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, dan bisa menurunkan angka stunting (kekurangan gizi akut) dan kemiskinan.

Baca juga  Perpres 83 Tahun 2021: NIK Wajib Digunakan Untuk Pelayanan Publik

“Pertama kalinya kemiskinan di desa turunnya lebih cepat daripada di kota, semoga ke depan jumlah orang miskin di desa lebih kecil daripada di kota,” ucapnya.

Dengan demikian, Menteri Eko yakin, ini akan membantu mengebalkan masyarakat dari adanya pengaruh terorisme hingga isu-isu radikalisme di Indonesia.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...