Terkini AgrariaManfaatkan APBN dan APBD dengan Cermat untuk Gerakkan Perekonomian

Manfaatkan APBN dan APBD dengan Cermat untuk Gerakkan Perekonomian

Jakarta – Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional di saat lesunya perekonomian akibat pandemi. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi.

“Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang. Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.

Baca juga  Presiden Nilai Pansel Calon Pimpinan KPK Kredibel dan Punya Kapasitas

Menurutnya, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.

“Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah ialah membantu dan memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat.

“Tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tandasnya.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...