Terkini AgrariaPresiden Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka Bagi Semua Negara

Presiden Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka Bagi Semua Negara

Bogor – Dunia saat ini tengah melihat dan menanti pertemuan para pemimpin negara G20. Kepemimpinan negara-negara yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual sangat diharapkan untuk membawa dunia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dan keterpurukan ekonomi.

Presiden Joko Widodo yang hadir dan memberikan pidato dalam KTT G20 pada Sabtu, 21 November 2020, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengemukakan bahwa saat ini terdapat dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi.

“Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya,” ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 yang bertemakan “Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan”.

Kepala Negara menegaskan, akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Baca juga  Tingkatkan Kepatuhan, Satpol PP Payakumbuh Gelar Sosialisasi Perda

Kedua, Presiden memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

“Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal,” kata Presiden.

Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Presiden berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.

“Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah,” tuturnya.

Baca juga  Kemendagri Gelar Rakor Bahas Pajak Provinsi, DBH, PBB-P3, Penyerahan Aset dan BUMD Papua Tengah

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah untuk dapat pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...