Terkini AgrariaJumlah Desa Tertinggal Turun Drastis, Kemendes PDTT Dorong Pengembangan Desa Maritim di...

Jumlah Desa Tertinggal Turun Drastis, Kemendes PDTT Dorong Pengembangan Desa Maritim di Wakatobi

WAKATOBI – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan desa-desa dalam lima tahun terakhir telah berhasil mengentaskan desa sangat tertinggal di Kabupaten Wakatobi.

Selain itu, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Wakatobi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Setidaknya desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Desa tertinggal memang masih ada, tapi dalam tempo sesingkat-singkatnya kita upayakan agar bagaimana desa tertinggal tidak ada lagi,” ujarnya pada Sarasehan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/11/2020).

Adapun capaian pembangunan desa merujuk pada data Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diantaranya, pengentasan desa sangat tertinggal yang pada tahun 2018 sebanyak 6 desa menjadi nol pada tahun 2020; pengentasan desa tertinggal yang pada tahun 2018 sebanyak 52 desa menjadi 9 desa pada tahun 2020.

Selanjutnya, peningkatan desa berkembang pada tahun 2018 sebanyak 16 desa menjadi 60 desa pada tahun 2020; dan peningkatan desa maju yang pada tahun 2018 berjumlah nol menjadi 6 desa pada tahun 2020.

Baca juga  Mendagri, Menghadiri Sekaligus Mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018

Menurut Budi Arie, Kabupaten Wakatobi memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ia menegaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan terus mendorong pengembangan wisata maritim di Wakatobi.

“Kita dukung wisata maritim di Wakatobi khususnya diving, sebagai potensi utama Wakatobi untuk terus berkembang,” tegasnya.

Di samping itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan wisata maritim di Wakatobi juga harus dibarengi dengan peningkatan digitalisasi di desa-desa. Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah keharusan untuk memastikan desa-desa memiliki daya saing.

“Kalau mau menjadi Kabupaten Maritim, mampu bersaing, digitalisasi harus dan wajib direalisasikan di Wakatobi. Ke depan tidak bisa lagi mengelak dengan digitalisasi. Desa harus siap,” ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Budi Arie juga menyerahkan bantuan berbagai sarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan di Kabupaten Wakatobi. Beberapa bantuan tersebut di antaranya: bantuan pembangunan air bersih (UF PUMP dan RO); kapal tangkap ikan 10 GT; pembangunan dive center dan restoran panggung.

Baca juga  Panen Raya Padi di Banggai, Mendagri: Ini Bukti Kita Memiliki Kemampuan untuk Produksi

Selanjutnya, bantuan pembangunan gerai kerajinan dan alat tenun bukan mesin; pembangunan pasar kawasan; pengembangan sarana prasarana BUMDes Bersama dan UBK; jalan antar desa dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.

Di sisi lain, Plt. Bupati Wakatobi Aslaman Sadiq mengatakan, pembangunan desa-desa di Wakatobi juga tidak lepas dari kontribusi dana desa. Menurutnya, anggaran dana desa di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2015 dana desa Kabupaten Wakatobi sebesar Rp31.225.856.000, meningkat menjadi Rp66.967.198.000 pada tahun 2020.

“Dana desa yang diperoleh Wakatobi dalam kurun waktu lima tahun meningkat sebesar 57 persen,” ujarnya.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...