Terkini AgrariaBNPB Berikan Bantuan 1 Miliar untuk Empat Kabupaten Zona KRB Gunung Merapi

BNPB Berikan Bantuan 1 Miliar untuk Empat Kabupaten Zona KRB Gunung Merapi

YOGYAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana sebesar 1 Miliar untuk penanganan erupsi Gunung Merapi, yang saat ini masih ditetapkan dalam Level III atau Siaga sejak Kamis (5/11). Adapun bantuan tersebut diberikan kepada tiap-tiap wilayah administrasi yang masuk dalam zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi.

“Kami hari ini akan memberikan bantuan sebesar satu miliar rupiah kepada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo saat melakukan kunjungan kerja di wilayah KRB di Yogyakarta, Kamis (19/11).

Pada hari pertama kunjungan kerja ke wilayah KRB Gunung Merapi, Doni telah menyerahkan bantuan 1 Miliar masing-masing kepada dua kabupaten, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten.

Bantuan yang pertama diberikan Doni Monardo kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, melalui Pjs. Bupati Klaten, Sujarwanto saat meninjau lokasi pengungsian sementara di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah.

Kemudian bantuan 1 M yang kedua diserahkan Kepala BNPB saat meninjau lokasi pengungsian warga kepada Pemerintah Kabupaten Sleman di Desa Glagaharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

Baca juga  Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan

Selanjutnya untuk wilayah lain, Doni akan memberikan bantuan tersebut esok hari, Jumat (20/11) sekaligus melakukan peninjauan warga pengungsian di dua kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah.

Selain bantuan tersebut, BNPB juga memberikan dukungan bagi penanganan para pengungsi dalam kaitannya penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di lokasi yang menjadi tempat pengungsian sementara.

Adapun rinciannya adalah satu unit mesin antigen, 15.000 catridge antigen, 200.000 masker kain, 250 jerigen hand sanitizer masing-masing 4 liter kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah masing-masing.

Dengan bantuan tersebut, Doni meminta agar aspek keselamatan dan kesehatan di tiap-tiap lokasi pengungsian dapat menjadi prioritas utama. Dia tidak ingin kemudian muncul klaster pengungsian Gunung Merapi, hanya karena para pengungsi abai terhadap protokol kesehatan.

“Maka yang menjadi prioritas adalah mengikuti sistem pengungsian berbasis kepada protokol kesehatan,” pinta Doni.

Baca juga  Deklarasikan Empat Wilayah di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri AHY: Semoga Memperkuat Semangat Investasi

Sebelumnya, Doni telah memberikan arahan kepada para pemangku kebijakan di masing-masing daerah yang termasuk dalam KRB Gunung Merapi agar memberikan prioritas kepada para kelompok rentan.

“Dan kami juga sudah menyampaikan seluruh daerah agar memberikan prioritas kepada kelompok rentan, dalam hal ini adalah lansia, memiliki komorbid, yang difabel, ibu-ibu hamil dan juga balita. Itu yang harus kita prioritaskan,” jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar tiap pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga para pengungsi dapat merasa aman dan nyaman secara umum. Dia meminta agar seluruh aspek seperti logistik, obat-obatan, fasilitas istirahat hingga sanitasi air dipenuhi dengan baik.

“Kemudian pengungsian juga harus dalam kondisi yang aman dan nyaman. Aman dari aspek keamanan secara umum, nyaman dari aspek intuk dulungan logistiknya, obat-obatannya, fasilitas untuk istirahatnya, sanitasinya dan air bersih itu betul-betul bisa terpenuhi,” tutup Doni.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#KitaJagaAlam
#AlamJagaKita
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...