Kendari – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Kamis (12/11/2020) dibuka dengan sesuatu yang tidak biasa, yakni dengan talkshow. Kegiatan talkshow tersebut dimoderatori oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, yang juga membuka rakerda tersebut.
Talkshow ini menghadirkan narasumber Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad; serta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Endang Abbas. Selain itu, diikuti oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui video conference.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pemprov Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan masa depan Indonesia. Ia menuturkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak sumber daya mineral serta sumber daya laut yang melimpah. “Kandungan mineral di provinsi ini cukup melimpah. Ada emas, nikel, aspal, serta perikanan. Untuk sektor kehutanan, semua potensi juga ada. Tentunya melihat perspektif ke depan, terutama pembangunan yang diawali dengan pengadaan tanah, kita membutuhkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN. Alhamdullilah, sampai saat ini berjalan lancar dan provinsi kami terus menggeliat menuju menjadi lebih baik,” kata Nur Endang Abbas.
Pembangunan suatu provinsi tidak lepas dari aspek pertanahan, hanya harus didukung oleh cetak biru berupa tata ruang. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengatakan tata ruang adalah panglima pembangunan. “Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sudah hampir selesai di daerah, namun yang menjadi kendala adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Harapannya, daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyelesaikan RDTR. Pembangunan daerah menjadi lebih mudah apabila ada RDTR, terutama jika mau mengembangkan kawasan wisata ataupun menjamin terciptanya lapangan kerja baru dengan hadirnya investasi,” kata Irjen.
Senada dengan Irjen, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini memang gencar mencapai target-target kerja yang ditetapkan. Namun, tidak hanya mengejar kuantitas tetapi juga kualitas. “Terkait kualitas dan kuantitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kita memang terus berkoordinasi dengan aparat desa. Selain itu, untuk kegiatan pengadaan tanah, peran Pemda sangat vital karena mulai dari penetapan lokasi dan perencanaan, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan didukung oleh Pemda, pelaksanaan pengadaan tanah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan bahwa komunikasi yang baik perlu dijalin antara K/L dengan pemerintah daerah. “Terhadap bidang agraria, kerjasama dalam bidang agraria dan tata ruang, serta pemanfaatan tanah akan mendukung akselerasi pembangunan di daerah, serta meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Masyarakat sangat bersyukur karena adanya program sertipikasi yang diselenggarakan oleh BPN, yang merupakan garda terdepan dalam kegiatan pendaftaran tanah,” ujar Ali Mazi. (RH/RE).
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya