Terkini Agraria7 Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Dua Rapat Paripurna

7 Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Dua Rapat Paripurna

Payakumbuh — Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mengikuti dua Rapat Paripurna. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (9/11).

Pemandangan dari 7 Fraksi didengar langsung Wakil Wali Kota Erwin Yunaz didampingi Kepala BKD Syafwal di Ruang Randang Lantai II Balaikota. Terpisah, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, turut dihadiri 7 juru bicara fraksi serta anggota DPRD seperti Mesrawati dan Zainir di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD secara fisik, dewan lain menyaksikan secara daring di tempat masing-masing.

Setiap Fraksi menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap keuangan Pemko pada tahun depan dan perubahan RPJMDnya. Seluruhnya telah melihat bagaimana proyeksi APBD 2021 dari aspek pendapatan daerah sebesar Rp. 709,77 Miliar dengan rincian dari PAD Rp. 106,25 Miliar ditambah Dana Perimbangan Rp. 584,97 Miliar dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 18,53 Miliar.

Baca juga  Mendagri Serahkan KTP-el pada Pemilih Pemula Sebagai Hadiah Ulang Tahun

Sementara itu, APBD 2021 dari aspek belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 729,50 Miliar yang akan dipergunakan untuk Belanja Operasi Rp. 600,86 Miliar, Belanja Modal Rp. 118,63 Miliar, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10 Miliar.

7 Jubir antara lain dari Fraksi Golkar Wirman Putra, Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni, Fraksi PPP Edward DF, Fraksi Gerindra Aprizal, Fraksi PKS Nasrul, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati, dan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Yanuar Gazali.

Secara umum, setiap fraksi ingin agar Pemko dapat memprioritaskan program tahun depan pada pemulihan ekonomi, termasuk bagaimana program pemberdayaan kepada masyarakat yang rentan ekonomi ditambah beratnya perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Setiap fraksi juga ingin agar Pemko lebih realistis dengan minimnya anggaran, sehingga kegiatan yang dirasa tak terlalu dibutuhkan dapat dialihkan kepada program pemulihan ekonomi tersebut.

Baca juga  Sepuluh Kelurahan di Kota Tanjungbalai Terendam Banjir

“Perubahan RPJMD 2017-2022, Pemko juga harus mencapai sasaran dan terget yang realistis dan bisa diwujudkan. Dengan dua tahun lagi kepemimpinan Wali Kota Riza Falepi dan Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, maka menyesuaikan indikator, sasaran, serta IKU yang tepat. Agar nanti strategi yang dilakukan sesuai kondisi dan situasi terbaru. Improvisasi di tengah pandemi harus dilakukan,” kata Nasrul, Jubir fraksi PKS.

Diakhir sidang Wakil Ketua Wulan Denura menyampaikan, nanti akan digelar Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2021 dan Perubahan RPJMD 2017-2022.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...