Terkini AgrariaDampak Positif Pendampingan Ekonomi Pascagempa Sulteng

Dampak Positif Pendampingan Ekonomi Pascagempa Sulteng

JAKARTA – Dalam rangka pembinaan pendampingan ekonomi di daerah pascabencana wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di wilayah terdampak.

Kegiatan tersebut berupa pembinaan pendampingan ekonomi di daerah pascabencana wilayah Sulawesi Tengah merupakan keberlanjutan dari program pendampingan ekonomi pada tahun 2019 yang lalu yang dilaksanakan pada empat kabupaten /kota pascabencana yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

Kegiatan Pembinaan Pendampingan Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat sehingga mampu memulihkan dan meningkatkan ekonomi, pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di daerah pascabencana.

Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja sama Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT menuturkan bahwa kerja sama tersebut sangat bermanfaat untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Palu dari keterpurukan pascabencana alam yang terjadi.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, ini dilihat dari hasil produksi yang meningkat cukup signifikan. Ke depannya diharapkan kegiatan ini dapat mencapai tujuan bersama yaitu mengembangkan industri di daerah, meningkatkan daya saing dan kreatifitas pelaku usaha, meningkatkan kualitas UMKM serta meningkatkan potensi Daerah,” ucap Amar saat membuka Seminar Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Ekonomi di Jakarta, Selasa (3/4).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi (PPSE) dan Sumber Daya Alam (SDA) Yolak Dalimunthe menjelaskan, terdapat beberapa tahapan kegiatan Pembinaan Pendampingan Ekonomi yang telah dilakukan BNPB antara lain persiapan, koordinasi dan sosialisasi ke Pemerintah Daerah, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat/bentuk studi banding, fasilitasi legalitas kelompok usaha, temu bisnis dan rapat koordinasi, dan hari ini merupakan tahap akhir yaitu ekspose laporan akhir kegiatan.

Baca juga  Mari Ketahui Hal Baru Dari PP Nomor 19 Tahun 2021

“Kegiatan pembinaan dan pendampingan ekonomi ini dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas kelompok usaha hingga dipromosikan melalui pameran-pameran,” jelas Yolak.

Lebih lanjut Yolak berharap, program ini dapat berjalan dengan berkesinambungan melalui peran serta pemerintah daerah terkait dan bantuan swasta demi peningkatan kapasitas masyarakat Sulawesi Tengah.

“Besar harapan kami agar program ini dapat menginspirasi Pemerintah Daerah, swasta, dan universitas dalam melaksanakan pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah lainnya.Kami juga berharap semua stakeholder dapat menindaklanjuti hasil rencana tindak lanjut tersebut sehingga kegiatan pemulihan ekonomi ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait memberikan dukungan pada kelompok yang sudah dibina BNPB,” tutup Yolak.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB telah melakukan kegiatan pendampingan ekonomi di 4 kabupaten di daerah pascabencana untuk wilayah Sulawesi Tengah. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah terbentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat, dimana setiap kelompok memiliki ciri khas dan kharakteristik yang berbeda – beda yang antara lain didasarkan pada jenis usaha yang dikembangkan yaitu :
1. Kabupaten kota Palu menghasilkan usaha pisang olahan, 2. Kabupaten Donggala menghasilkan usaha Ikan olahan dan kain tenun subi, 3. Kabupaten Sigi menghasilkan usaha piring lidi, dan 4. Kabupaten Parigi Moutung menghasilkan usaha minyak kelapa olahan dan piring lidi.

Baca juga  Studi Banding Antar Desa Diharapkan Mampu Percepat Pembangunan Desa

Sementara itu menurut data yang dihimpun oleh tim LPPM UNTAD terjadi peningkatan setelah melakukan pembinaan melalui pengembangan inovasi dan bimbingan teknis. Dalam evaluasi kegiatan usaha kelompok sasaran, teridentifikasi peningkatan hasil produksi yang tercermin dari peningkatan laba usaha per bulan kegiatan produksi kelompok sasaran.

Terlihat dari hasil usaha tenun subi di kabupaten Donggala yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp1.050.000, 00 mengalami peningkatan menjadi Rp2.163.840, 00 atau sekitar 1,06 % per bulannya. Usaha kelapa minyak olahan di kabupaten Parigi Moutong yang sebelumnya hanya Rp3.516.667, 00 meningkat menjadi Rp5.989.200, 00 atau sekitar 0,70 % per bulannya.

Usaha pisang olahan di kabupaten kota Palu yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp3.583.333,00 mengalami peningkatan menjadi Rp4.629.667, 00 atau sekitar 0,30 % per bulannya. Usaha piring lidi dikabupaten Sigi yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp1.563.542,00 mengalami peningkatan menjadi Rp2.092.800,00 atau sekitar 0,34% per bulannya.

Meskipun kegiatan pembinaan telah memberikan hasil berupa peningkatan laba usaha kelompok, diharapkan pembinaan yang telah dilakukan saat ini harus terus dikawal, dibimbing dan dirawat melalui keterlibatan semua pihak yaitu antara pemerintah pusat dengaan pemerintah daerah yang melibatkan organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi terkait.

 

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...