Terkini AgrariaGus Menteri Ajak Muslimat NU Bersinergi Bangun Desa Ramah Perempuan

Gus Menteri Ajak Muslimat NU Bersinergi Bangun Desa Ramah Perempuan

MALANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bersinergi membangun desa yang ramah perempuan.

Menurut Gus Menteri, Muslimat NU merupakan organisasi perempuan yang sangat besar dan anggotanya tersebar ke pelosok desa. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang baik untuk mensukseskan program pemerintah khususnya Kemendes PDTT terkait desa ramah perempuan.

“Tidak ada pilihan lain bagi Kemendes PDTT dalam upaya percepatan mewujudkan apa yang menjadi program pembangunannya kecuali harus bersinergi dengan Muslimat,” kata Gus Menteri saat menjadi pembicara di acara Rakernas dan Mukernas Muslimat NU di Malang, Jumat (30/10/2020).

Gus Menteri menjelaskan, persoalan yang dihadapi perempuan saat ini masih sangat kompleks termasuk di desa. Berdasarkan data BPS tahun 2019, kesempatan melanjutkan pendidikan SMA sederajat masih didominasi perempuan mencapai 86,6 persen sedangkan laki-laki hanya 82,3 persen.

Baca juga  Mahasiswa Dapat Berperan Besar dalam Menyukseskan Program Kementerian ATR/BPN

Namun, angka tersebut tidak sebanding di dunia kerja, proporsi jabatan manager untuk perempuan jauh lebih rendah yakni hanya 30,6 persen, sedangkan laki-laki 69,3 persen.

Masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan muda juga masih relatif tinggi, meskipun angka di desa tidak setinggi yang terjadi di kota. Namun, lanjut Gus Menteri, kekerasan seksual di desa cenderung pada pemerkosaan alias seksual kontak yang mencapai 10,7 persen.

“Ini dibutuhkan kebijakan represif kepada pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban,” imbuh Gus Menteri.

Mengacu pada fakta-fakta diatas diperlukan kebijakan maupun konsep pembangunan yang ramah perempatan. Pada 2021 penggunaan dana desa mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang didalamnya terdapat point Desa Berkesetaraan Gender atau ramah perempuan.

Gus Menteri berharap agar Muslimat NU turut terlibat membantu program-program Kemendes PDTT tersebut khususnya pada desa ramah perempuan.

Baca juga  SAR gabungan cari korban jatuh di perairan Batam

Ada beberapa indikator yang ditetapkan Kemendes PDTT terkait desa ramah perempuan, diantaranya mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 persen, pelajar perempuan SMA sederajat mencapai 100 persen, anggota BPD dan yang hadir Musdessus minimal 30 persen.

“Usia kawin harus diatas umur 18 tahun dan perempuan melahirkan di umur 15 hingga 19 tahun harus 0 persen,” pungkas Gus Menteri.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...