Terkini AgrariaPengukuhan Pengurus Baru Forum Kota Sehat Payakumbuh, Erwin Yunaz : “Kita Siap...

Pengukuhan Pengurus Baru Forum Kota Sehat Payakumbuh, Erwin Yunaz : “Kita Siap Meraih Penghargaan Kota Sehat”

Payakumbuh — Sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan kota sehat, Forum Kota Sehat Kota Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi Kota Sehat dan Pengukuhan Pengurus Forum Kota Sehat Kota Payakumbuh Periode 2020 – 2023 yang bertempat di ruang pertemuan Ngalau Indah lantai III Balaikota Payakumbuh, Senin (26/10/2020).

Pengukuhan Pengurus dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh H. Erwin Yunaz, SE, MM. Selain itu, turut hadir Asisten I, Yufnani Away, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Bakhrizal, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ifon Satria Chan, serta Kapolres Payakumbuh yang diwakili oleh Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak.

Wawako dalam arahannya mengatakan bahwa Forum Kota Sehat merupakan wujud gerak pelaksanaan pembangunan terutama di bidang kesehatan, dan ini akan menjadi tanggung jawab semua elemen.

Sebelumnya, kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan Kota Sehat pada tahun 2019 Swasti Saba Wista yang ke 6 kalinya. Dan pada tahun 2021 kota Payakumbuh akan kembali dinilai untuk yang ke 7 kalinya. “Harapan kami dengan dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan kerja keras Forum Kota Sehat Kota Payakumbuh, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan lagi penghargaan yang dimaksud”, ujar Erwin.

Baca juga  Optimisme Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional

Wawako juga menyampaikan bahwa penilaian kota sehat kali ini akan berbeda dengan penilaian sebelumnya, karena penilaian lama adalah 7 tatanan sedangkan penilaian terbaru meliputi 4 tatanan wajib ditambah dengan 6 tatanan pilihan.

“Untuk itu, dibutuhkan kerja sama, koordinasi, komunikasi dan saling sinergi dalam mendukung kota sehat”, tutur Erwin.

Adapun tatanan yang menjadi penilaian baru kota sehat meliputi; Tatanan wajib terdiri dari (1)Pembinaan Sarana dan Prasana Umum, (2) Kehidupan Masyarakat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi, (3) Pasar, dan (4) Pendidikan serta tatanan pilihan terdiri dari (1) Kehidupan sosial yang sehat, (2) Transportasi dan tata tertib lalu lintas (3) Perkantoran dan perindustrian (4) Pariwisata (5) Rumah ibadah, dan (6) Kota pintar (Smart City).

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...