Terkini AgrariaGus Menteri dan Gubernur Sulbar Bahas Pembangunan Transmigrasi di Sulawesi Barat

Gus Menteri dan Gubernur Sulbar Bahas Pembangunan Transmigrasi di Sulawesi Barat

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan.

Gus Menteri yang didampingi Plt Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Direktur Jenderal PKTrans M. Nurdin berharap, pertemuan singkat itu melahirkan banyak kesepakatan untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.

“Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama,” kata Gus Menteri, Jumat (23/10/2020).

Gus Menteri mempersilahkan Ali Baal Masdar untuk presentasi kondisi terkini kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat sebelum menentukan langkah-langkah kerjasama pengembangan untuk tahun 2021.

Menurut Ali Baal, masalah yang sedang dihadapi warga transmigrasi saat ini adalah akses transportasi yang menghambat distribusi hasil panen warga transmigran.

Baca juga  Sesi Retreat KTT Ke-43 ASEAN Hasilkan Dokumen Tinjauan Pemimpin dalam Implementasi 5PC

Oleh sebab itu, untuk tahun 2021, Ali Baal berencana menjalin kerjasama pembangunan jalan penghubung antara kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah lainnya.

Setidaknya ada beberapa ruas jalan poros yang direncanakan Pemprov Sulawesi Barat, antara lain jalan penghubung Pirian Tapiko Kabupaten Polman ke Ulumnanda Majene sepanjang 13,5 KM, Taramanuk Tua ke Dusun Ratte Kecamatan Tutar Polman sepanjang 10 KM.

“Pembangunan jalan poros penghubung kawasan transmigrasi Sarudu Baras sepanjang 8 KM,” jelasnya.

Selain membahas rencana pembangunan jalan poros, Ali Baal juga mengungkapkan untuk tahun 2021 banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang akan pulang. Total keseluruhan TKI di Sulawesi Barat kurang lebih 17 ribu orang.

Para TKI yang akan pulang kampung tersebut akan ditempatkan ke wilayah transmigrasi sehingga diperlukan penambahan kouta penempatan transmigrasi.

“Kami terus terang perlu ada kebijakan dari Pak Menteri memberikan porsi penempatan transmigrasi jika sebelumnya masing-masing 50 persen, kami sekarang meminta 70 persen 30 persen,” pungkasnya.

Baca juga  Kemendagri Kirim Tim ke Papua Bahas Kelanjutan Beasiswa Mahasiswa Papua di Luar Negeri

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...