Terkini AgrariaPresiden: Pacu dan Wujudkan Hilirisasi Industri Batu Bara

Presiden: Pacu dan Wujudkan Hilirisasi Industri Batu Bara

Bogor – Paradigma dan strategi baru industri pertambangan nasional yang bergeser dari pengekspor bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi (hilirisasi industri) harus konsisten dijalankan. Untuk itu, pengembangan industri turunan dari bahan-bahan mentah tersebut, khususnya batu bara, di Tanah Air harus menjadi prioritas dan segera dilaksanakan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 23 Oktober 2020.

“Kita harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan briket batu bara, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air,” ujarnya.

Pengembangan industri turunan sebagaimana dimaksud Presiden tersebut nantinya akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat. Hal itu juga sekaligus akan mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, petrokimia, dan lainnya.

Baca juga  Presiden Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi pada Akhir Juni 2023

“Yang tidak kalah pentingnya, tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya (melalui industri turunan),” imbuh Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara meminta peta jalan optimalisasi pemanfaatan batu bara dari dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk dipercepat. Dari peta jalan tersebut, dapat ditentukan strategi dan arah pengembangan industri hilir yang ke depannya akan dikembangkan.

Presiden juga meminta pemetaan terkait wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara. Dengan demikian, kebutuhan batu bara dalam proses hilirisasi ini akan terjamin pasokannya.

Sebagai langkah awal, menurut Presiden, ada beberapa prioritas yang dapat segera dimulai. Misalnya program gasifikasi batu bara. Proses tersebut akan menghasilkan dimethyl ether atau DME yang dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti elpiji (liquefied petroleum gas).

“Kita tahu elpiji kita ini masih impor sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor elpiji kita,” tuturnya.

Baca juga  Kunjungi Payakumbuh, LKKS Provinsi Lakukan Pembinaan

Kepala Negara mendapati adanya laporan bahwa pengembangan industri turunan ini masih menghadapi kendala dari urusan yang berkaitan dengan keekonomian serta teknologi pendukung. Terhadap kendala tersebut, Presiden berpendapat bahwa hal itu dapat dicarikan jalan keluarnya apabila BUMN mencari rekan kerja yang dapat membantu pengembangan itu.

“Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Saya kira memang harus segera diakhiri bila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” tandasnya.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...