Terkini AgrariaPSBM Terbukti Tekan Penyebaran COVID-19 di Daerah

PSBM Terbukti Tekan Penyebaran COVID-19 di Daerah

JAKARTA – Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah di provinsi Jawa Barat menuai hasil positif. Dimana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Covid-19 dikendalikan mobilitas penduduknya.

Saat ini beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota. “Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi dimana kasus itu berada,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (1/10/2020).

Dengan keberhasilan PSBM, maka daerah lain sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. Mengingat penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Upayakan Perwujudan RDTR dengan Menekan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Disamping itu masyarakat masih menunggu-nunggu kepastian harga swab Covid-19 terjangkau yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara ini kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp 439 ribu sampai Rp797 ribu.

“Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Karena kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan. Dan tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut.

“Tentunya pasti mengambil untung harus dilakukan, tetapi dalam jumlah yang terbatas karena ini adalah masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai,” lanjut Wiku.

Selain itu saat ini untuk menangani pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga, kerjasama Kemenparekraf dengan PHRI, serta pemerintah daerah setempat. Total saat ini ada 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta begitu juga provinsi prioritas sudah ada ribuan tempat tidur untuk pasien OTG.

Baca juga  Batas Negara Tak Jadi Hambatan Bangun Persaudaraan Indonesia-Malaysia

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlam
#AlamJagaKita
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAjaa

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...