Terkini AgrariaMendagri Apresiasi Kepala Daerah yang Realisasikan NPHD 100%

Mendagri Apresiasi Kepala Daerah yang Realisasikan NPHD 100%

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi para kepala daerah yang telah merealisasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah mengalokasikan atau merealisasikan anggaran sesuai NPHD,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual dari Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, pada Rabu, (30/09/2020).

Berdasarkan data Kemendagri, hingga saat ini realisasi NPHD untuk KPU Daerah tingkat Provinsi sudah mencapai 100%, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota baru mencapai 99.16%. Demikian juga halnya untuk NPHD bagi Bawaslu Daerah. “Sudah teralokasikan sebanyak 100% untuk 9 provinsi, sementara untuk kabupaten dan kota itu sebanyak 98.94%,” imbuh Mendagri.

Namun, Mendagri menyayangkan realisasi NPHD pengamanan untuk TNI-Polri yang masih di bawah realisasi KPU dan Bawaslu Daerah. Untuk 9 provinsi, persentase realisasi NPHD bagi pengamanan sudah mencapai 75.47%, sedangkan untuk kabupaten/kota persentasenya baru mencapai 73.11%. Dari catatan tersebut, baru 5 provinsi yang sudah 100% merealisasikan NPHD untuk pengamanan, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Sementara 4 (empat) provinsi lainnya: Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau belum mencapai 100%.

Baca juga  Presiden Tegaskan Pengusaha Harus Mampu Hadirkan Sentra Ekonomi Baru

“Ini saya minta untuk pejabat Kalsel, Pelaksana Tugas (Plt.) ini, Sulut Penjabat Sementara (Pjs.) dari Kemendagri, Kaltara juga dari Kemendagri, dan Kepri juga dari Kemendagri, saya minta betul untuk segera dituntaskan, karena ini sudah masuk tahapan inti,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada bukan hanya pada saat tahapan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, tapi sudah dimulai sejak awal tahapan, termasuk upaya cipta kondisi untuk mengamankan melalui pendekatan dengan semua pihak.

“Sekali lagi saya ingatkan tahapan inti sudah dimulai dan ini memerlukan usaha yang sangat keras dari semua pihak termasuk peran penting dari rekan-rekan TNI dan Polri. Tolong kepala daerah, baik yang definitif yang tidak ikut bertanding maupun Pelaksana Tugas (Plt.) atau Penjabat Sementara (Pjs.) ini semua dituntaskan, baik untuk KPU, Bawaslu, dan terutama bagi pengamanan yang masih 75%. Kita mengharapkan rekan-rekan TNI dan Polri bekerja keras untuk menjaga kerumunan massa tidak terjadi. Nanti akan saya minta kepada Irjen Kemendagri dan kepada Inspektorat di provinsi dan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk melihat saldo anggaran yang ada di tiap-tiap daerah yang belum mengalokasikan, ini apa hambatannya?” tegas Mendagri.

Baca juga  Atensi Daerah dengan Inflasi Tinggi, Plt. Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Langkah Pengendalian

Kemudian, Mendagri mengharapkan dalam tahapan Pilkada 2020 kali ini tidak terjadi gangguan konvensional berupa konflik dan aksi kekerasan. Untuk itu, dirinya meminta agar seluruh otoritas di daerah, terutama penyelenggara dan aparat keamanan, secara proaktif mengarahkan pihak yang tidak puas untuk menggunakan saluran resmi, seperti laporan ke Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. “Jika terjadi aksi kekerasan, tidak bisa ditolerir. Mohon dilaksanakan penegakkan terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum,” ujar Mendagri.

Tak lupa, Mendagri berpesan bahwa Pilkada dapat dikatakan sukses, apabila tidak terjadi klaster baru. Dengan kata lain, setidaknya minim terjadi klaster penularan Covid-19 dari kegiatan Pilkada. Untuk itu, Mendagri meminta pedoman protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan KPU melalui Peraturan KPU agar dipahami betul dengan baik oleh para kepala daerah.

“Tolong rekan-rekan kuasai betul PKPU nya, juga ada peraturan perundang-undangan lainnya di luar peraturan Pilkada, seperti Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, KUHP, yang akan ditegakkan oleh penegak hukum yang terkait atau yang berwenang,” imbau Mendagri.

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlam
#AlamJagaKita
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAjaa

Latest Articles

Mau Ikut PTSL? Ketahui Biaya Persiapannya yang Berlaku di Masing-Masing Wilayah

Agraria.today | Jakarta - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap...

Lebih dari 1.000 Hektare Sawah Terdampak Bencana Pulih, Ketahanan Pangan Makin Terjamin

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Buka Forum Bakohumas 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Penyamaan Persepsi dalam Implementasi Sertipikat Elektronik

Agraria.today | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria...

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Agraria.today | Jakarta - Masyarakat kini bisa memastikan kesesuaian...

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...

Related Articles

Mau Ikut PTSL? Ketahui Biaya Persiapannya yang Berlaku di Masing-Masing Wilayah

Agraria.today | Jakarta - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mulai berjalan sejak 2017, telah berhasil mendaftarkan tanah secara masif. Dari total bidang...

Buka Forum Bakohumas 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Penyamaan Persepsi dalam Implementasi Sertipikat Elektronik

Agraria.today | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Forum Badan Komunikasi...

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Agraria.today | Jakarta - Masyarakat kini bisa memastikan kesesuaian data sertipikat tanah secara lebih mudah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Melalui layanan digital...