Terkini AgrariaPenanganan Covid-19 di 9 Provinsi Dipantau Langsung dari Pusat

Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi Dipantau Langsung dari Pusat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri untuk bekerjasama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 pada 8+1 provinsi.

Para menteri itu diantaranya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Donardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Untuk provinsi yang dimaksud ialah ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

“Target yang diharapkan penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan ketiga menurunkan angka kematian,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020).

Presiden meminta agar target itu dapat tercapai dalam waktu dua minggu kedepan. Karenanya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengawalinya. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cepat.

Baca juga  Gerak Cepat Pemerintah dalam Inventarisasi Arsip Sertipikat Terdampak Banjir

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menindak yang melanggar peraturan. Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate (angka kematian) dan meningkatkan recovery rate (angka kesembuhan).

Keempat penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi tersebut. “Jadi penanganannya lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu, berarti di kabupaten/kota dan juga kita akan lihat kluster-kluster spesifik ada dimana dan harus ditangani segera,” lanjut Wiku.

Selanjutnya perlu adanya sinergitas antar daerah yang bersebelahan seperti daerah penyangga di seputar ibukota DKI Jakarta. Daerah penyangga itu diantaranya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota ataupun kabupaten karena memiliki mobilitas yang cukup tinggi.

Ia meminta agar pemerintah daerah betul-betul menekan kasus yang menekan mobilitas penduduk agar potensi penularan dapat dicegah. Tentunya koordinasi pusat dan daerah sangat diperlukan secara rutin agar kondisinya dapat terkendali.

Baca juga  GTRA Jawa Barat Fokuskan Pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan

“Dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat maupun bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya,” tutup Wiku.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...