Terkini AgrariaKementerian ATR/BPN menyerahkan Data IP4T dalam Mendukung Pengembangan Food Estate

Kementerian ATR/BPN menyerahkan Data IP4T dalam Mendukung Pengembangan Food Estate

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan Tengah sebagai lokasi program food estate. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Direktorat Jenderal Survei dan Pemataan Pertanahan dan Ruang ikut berkontribusi melalui hasil Survey Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

“Kegiatan survei IP4T dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi seluruh bidang tanah dan kepentingan-kepentingan yang melekat diatasnya terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan mobile apps SiPetik dari Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN,” ujar Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Dwi Budi Martono, dalam acara FGD dan Serah Terima Data Hasil Survei IP4T Program Food Estate Kalimantan Tengah, di Ayana Hotel, Jakarta, Kamis (10/09/2020)

Baca juga  Hingga Minggu Depan, Suhu Panas Masih Melanda Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Lebih lanjut Dwi Budi Martono menjelaskan jika hasil survei IP4T di Area Of interest (AOI) seluas 74.800 Ha. Tujuan dari survei IP4T yaitu tidak ada hak-hak masyarakat yang langgar, memetakan bidang tanah berdasarkan kenampakan fisik di lapangan tanpa dilakukan penetapan batas, menginventarisasi data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui sensus serta dapat memberikan basic layer informasi geospasial tematik yang lain.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa Indonesia diharapkan dapat menjadi negara tujuan pangan sehingga hasil pangannya dapat digunakan untuk negara lainnya. “Kami mewakili seluruh Kementerian/Lembaga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja keras untuk menghasilkan data IP4T yang nantinya dapat membantu kami dalam mendukung pengembangan real estate,” ungkapnya.

Baca juga  MPR memasyarakatkan Empat Pilar melalui pagelaran wayang kulit

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian, Tulus Hutagalung, menghimbau agar Kementerian/Lembaga yang menerima data IP4T dari Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkannya dengan baik, karena pemerintah menganggarkan penuh dalam program Food Estate ini. Juga program Food Estate ini untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 serta untuk mengurangi ketergantungan import pangan Indonesia.

Serah terima Data Hasil Survei IP4T Program Food Estate di Kalimantan Tengah ini ditandai dengan penandatanganan berita acara yang kemudian diserahkan langsung oleh Direktur Survei Pemetaan dan Tematik yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, dan Badan Usaha Milik Negara. (TA/AF)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...